|

Unipas Morotai Masih ‘pikir-pikir’ Soal Biaya Kuliah Gratis



MOROTAI, BRN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menyediakan biaya kuliah gratis bagi mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai. Pendidikan gratis ini meliputi biaya semester, ujian proposal, skripsi serta akhir studi atau wisuda.

Wakil Rektor II Unipas Morotai, Irfan Hi. Abd Rahman membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Meski mengakui seluruh biaya pendidikan, petinggi kampus masih perlu pembahasan di internal dalam rapat senat pada 28 Agustus 2019 pekan ini.

“Semua biaya akan di tangung pemerintah daerah. Namun, sejauh ini tawaran itu belum diputuskan atau bakal di terima atau tidak. Tanggungan biaya dibawa dan di bahas dalam rapat senat,” kata Irfan, Senin (26/8).

Irfan menyebut civitas Unipas tidak langsung menerima tawaran begitu saja. Butuh kepastian hukum semacam regulasi atau penegasa satu tingkat diatas peraturan bupati. “Paling tidak ada peraturan daerah yang memayungi kebijakan atau program pendidikan gratis,” katanya.

Menurutnya, jaminan free SPP sebelumnya tidak ada kepastian hukum. Pemkab dan kampus hanya menjalin kerjasama atau MoU sebagaimana peraturan bupati nomor 8 tahun 2018 tentang wajib belajar 16 tahun.

“MoU berlakunya 2018-2022.  Disisi lain regulasi jaminan SPP tidak berkekuatan hukum dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalnya kepemimpnan bupati berakhir 2022 lalu kelanjutan seperti apa ?, boleh jadi, terjadi juga regulasi sehingga dapat memunculkan resistensi internal Unipas,” tanya Ifran.

Irfan memandang perlu adanya tanggungan biaya pendidikan gratis. Meski begitu, dia meminta pemkab untuk berdiskusi dengan DPRD setempat menyangkut  kemungkinan-kemungkinan lain termasuk implikasi jaminan kuliah gratis.

“Selain itu, alokasi anggarannya bersumber dari APBD 2019.
Pihak kampus apresiasi regulasi ini. Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD komitmen menyelenggarakan pendidikan gratis selamanya dengan segala konsukensi yang menyertainya,” katanya.

“Misalnya biaya pendidikan naik seiring bertambah jumlah kebutuhan dan mahasiswa, maka otomatis biaya yang dikeluarkan pemerintahan daerah ikut bertambah,” sambungnya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini