|

PUPR Penyumbang Terbesar Utang Pemprov

ILUSTRASI
TERNATE, BRN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terjerat utang hingga Rp 53.647.180.500,00. Tunggakan ini tercatat dari 2015 sampai 2018.

Tunggakan akibat keterlambatan pembayaran terhadap pihak ketiga itu membuat pencatatan utang di tahun anggaran berikutnya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut sedikitnya 17 SKPD penyumbang utang.

Khusus tahun anggaran 2017 dan 2018, penyumbang utang terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disusul Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). PUPR menyumbang Rp. 9.434.423.000,00 pada 2017 dan Rp. 7.593.977.000,00 di 2018, sementara Disperkim senilai Rp. 6.896.750.000,00.

“Total utang PUPR senilai Rp 17.028.4000,00,” tulis BPK dalam LHP tertanggal 22 Mei 2019.


Selain PUPR dan Perkim, besaran utang yang menjerat pemprov umumnya merupakan utang akibat pekerjaan atau program fisik di 15 dinas. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas kesehatan, RSUD CB Ternate, Badan Kesbangpol, Pertanian, Disperindag, Dishub, DP3A, Sekwan, Biro Umum, Biro Organisasi, BPKAD, Bappeda, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan BPB.

Sejumlah nama SKPD tercantum dalam LHP BPK tersebut dibenarkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Deprov) Malut, Wahda Z. Imam. Wahda mengatakan hampir tiap SKPD menyisakan utang dan belum terkafer secara menyeluruh.   


“Banyak, termasuk rumah sakit,  kesehatan, dan perkim. Hampir seluruh unit ada. Walaupun itu ternyata banyak sekali utang yang mereka sampaikan itu tidak masuk dalam LHP BPK,” katanya di Hotel Batik usai FGD ranperda tentang tata kelola dan KIP, Selasa (13/8).

Menurutnya, di akomodir atau tidaknya usulan pembayaran tunggakan pada perubahan anggara 2019 tetap mengacu pada produk BPK. Pengusulan di akomodir kalau status utangnya termuat dalam LHP BPK. “ DPR tetap mempunyai standar pengakuan hutangnya di LHP BPK, maka kami hanya terima kalau itu (utang) ada dalam LHP,” katanya.

“Yang paling aneh lagi adalah utang dalam pergub nomor 1 dan 4 telah terbayar di APBD induk, tapi dimasukkan lagi sebagai utang pada perubahan anggaran. Mereka meminta DPR melegelisasi tentang apa yang mereka bayarkan. Itu problem hukumnya kami agak sulit bisa menemukan. Rata-rata banyak sekali utang yang mereka bayar tapi minta legelisasi dari DPR. Ada juga pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR, tetapi sudah menggeser dan telah membayar utang itu”. (ko/red)

Komentar

Berita Terkini