|

Masa Aksi Desak Kejati Periksa Kadis Perkim Malut


TERNATE, BRN - Front Anti Korupsi Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan demonstrasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Malut, Jumat (2/8). Massa aksi mendesak memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Malut, Santrani Abusama.

Tak hanya di Polda, massa yang menumpangi truck merah-kuning dilengkapi saund sistem ini menggelar aksi tuntutan serupa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Mereka mendesak kepada Adpidsus Kejati segera memeriksa Santrani Abusama perihal dugaan dan indikasi korupsi pada sejumlah pekerjaan.

Sadam Yusuf, Koordinator aksi mengatakan, dalam aksi tersebut menyuarakan 10 paket pekerjaan berindikasi tindak pidana korupsi. Pertama, akses jalan kawasan permukiman sentra birinoa Halmahera Utara dengan rekanan CV. Media Lintas Jaya, pekerjaan talud di Kecamatan Moti, Ternate Selatan, dan Drainase Soasio, Galela, Halmahera Utara.

Foto massa aksi memperlihatkan kertas karton bertuliskan berbagai tulisan sejumlah proyek yang fiktif. Nampak sebuah sebuah spanduk putih bertuliskan 'tangkap dan adili Kadis Perkim Provinsi Malut, Santrani Abusama
“ Item-item ini ada dugaan korupsi, dan sudah ada temuan BPK RI Perwakilan Malut. Paket akses jalan kawasan permukiman sentra birinoa senilai Rp. 41.460.000, talud di Kecamatan Moti senilai R. 126.430.079, dan Rp. 112.300.00 pada pekerjaan Drainase Soasio, Galela. Temuan-temuan tersebut kuat dugaan belum dikembalikan,” teriak koornator.

Tak sampai disitu, proyek Landmark Sofifi dengan pagu anggaran Rp 1.185.000.000 dan pembangunan sarana publik Gedung PKK Malut ikut disuarakan. Sadam menduga kedua proyek ini selain menjadi temuan BPK, juga pembangunan fisiknya fiktif alias tidak ada di lokasi pekerjaan.

“ Hasil investigasi tidak ada proyek Landmark Sofifi, tapi anehnya ada temuan BPK senilai Rp. 57.643.382.00, begitu juga gedung PKK,” katanya.

Di Gedung PKK, lanjutnya, selain tidak selesai dikerjakan (hanya ada tiang dan pondasi bangunan), ada juga kuat dugaan terjadi murk-up pekerjaan. “ Anehnya, Dinas Perkim Malut kembali menganggarkan tahun 2019 senilai Rp. 1.820.000.000,00. Menariknya, yang memenangkan tender adalah rekanan yang pernah bermasalah pada 2017, yaitu CV.Fikram Putra,” terangnya.

Hal serupa diutarakan Alan, salah satu orator lainya. Dia mengatakan, dugaan korupsi yang dilakukan Santrani Abusama tidak hanya itu saja. “ Ada juga pembangunan sarana publik Gedung Graha Cinta Gosale Pucak senilai Rp. 1.885.000.000,00 bersumber dari APBD 2017, dan pembangunan Kantor Disperkim dengan nilai Rp. 4.000.000.000.00 bersumber APBD 2017,” kata Alan dalam orasinya.

Dugaan dan indikasi pelanggaran juga terjadi pada pekerjaan Talud Lalubi, Gane Timur, Halmahera Selatan yang kerjaan CV. Dian Jaya. Proyek ini BPK menemukan adanya kekurangan volume senilai Rp. 67.610.684.85 dan selisih harga penyelesaian harga satuan senilai Rp. 82.761.000.00.

“ Kondisi yang sama pada penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dalam maupun luar daerah tahun anggaran 2018-2019 senilai R. 553.000.000.00 dengan rincian Rp. 450.000.000.00 untuk perjalanan dinas luar daerah,” bebernya. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini