|

Gegara Bendera Pelangi, Warga Desa Hoku-hoku Datangi Kantor Bupati Halbar


JAILOLO, BRN - Warga desa Hoku-Hoku Kie kecamatan Jailolo mendatangi Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Rabu (7/8). Mereka meminta pemerintah setempat segera menyelesaikan tapal batas wilayah Desa Hoku-hoku dan Desa Acango.

Kedatangan kurang kebih 20 warga ini menyusul Pemerintah Desa (Pemdes) Acango memasang bendera pelangi yang dinilai masuk wilayah desa Hoku-Hoku Kie beberapa waktu lalu. Kedatangan dengan maksud menanyakan kepastian tapal batas itu di sambut baik Kepala Bagian Pemerintahan, Ramli Naser dan Camat Jailolo Hairudin Saifudin.

“Kedatangan kami ini mempertanyakan status tapal batas antara Hoku-hoku dan Acango. Pemdes Acango memasang bendara pelangi sudah masuk dalam wilayah desa kami. Dan perlu diketahui, kami juga merupakan desa adat Suku Sahu, sebab sejak jaman Kesultanan Ternate Desa Hoku-hoku Kie sudah ada Pemerintahannya,” kata Ketua Tapal Batas Hoku-Hoku Kie, Alber Panawa, dalam pertemuan di ruangan Asisten II Pemkab Halbar.

Tak hanya meminta secepatnya pemkab mengambil langkah, para warga mengancam turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Alber membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, unjuk rasa bakal dilakukan kalau dalam waktu dekat tapat batal desa belum diselesaikan. “Kalau hal ini tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi meminta DPRD agar bisa menyelesaikan permasalahan tapal batas ini,” katanya.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Ramli Naser mengaku sudah ditindaklanjuti dalam rapat internal pembahasan tapal batas antar wilayah kecamatan/desa.

“Yang dimana hal tersebut saat ini menjadi program utama pemerintah dalam menyelesaikan setiap perkara atau konflik tapal batas wilayah dan tujuannya untuk kepentingan banyak orang agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan antar warga,” katanya.

Ramli bilang, saat ini pemerintah daerah tengah menindaklanjuti pemekaran kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo. Dalam pemekaran itu sekaligus menyelesaikan tapal batas antara desa. “Untuk itu diharapkan warga masyarakat dapat bersabar terkait hal tersebut, sebab pemerintah akan menindaklanjutinya,” katanya.

Hal senada disampaikan Camat Jailolo, Hairudin Saifudin. Hairudin mengatakan, pada prinsipnya pemerintah kecamatan berkonsultasi dengan instansi terkait barulah dilaporkan ke bupati untuk ditindaklanjuti.

“Saya juga baru di lantik beberpa waktu yang lalu, sehinga harus mengikuti prosedur tentang penyelesaian tapal batas wilayah, yang mana dalam permasalahan ini kita harus bersabar menunggu SK tim penyelesaian tapal batas yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) itu sendiri,” jelasnya. (haryadi)
Komentar

Berita Terkini