|

DPRD Temukan Inprosedural SK Penghentian Kades Tedeng

DPMD Lindungi Danny Missy

SUASANA RAPAT DENGAR PENDAPAT 
HALBAR, BRN - Komisi I DPRD Halmahera Barat (Barat) menemukan kejanggalan pemberhentian Kepala Desa Tedeng, Besti Alexander Tan. Mereka menilai SK bupati dengan nomor: 103/KPTS/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 itu inprosedural.

Ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad mengatakan, carut marutnya administrasi pemberhentian sementara Besti Alexander Tan menunjukkan adanya mispresepsi pemerintah daerah. Data-data administrasi terlihat kacau alias dasar-dasar SK pemberhentian atau semisal rekomendasi Inspektorat hanya mengonfirmasi kebingungan pemerintah. 

“Kalau alasan pemberhentiannya ada kepala desa yang bermasalah misalnya setelah di periksa oleh Inspektorat atau BPK dan mendapatkan temuan, maka di berikan waktu 60 hari menyelesaikan temua itu. Dalam rentan waktu tidak mampu selesaikan maka prosesnya bisa di bawa ke ranah Hukum, sehingga saat ditetapkan tersangka maka itu menjadi pintu masuk dasar Hukum untuk diberhentikan,” kata Djufri menjelaskan.

“Seharusnya  dalam tatanan ini bagi kami masih dalam tahapan evaluasi maupun pembinaan, tidak seharusnya dicopot jabatannya,” sambung Djufri.

Politisi NasDem ini berpendapat ada dua alasan mendasar pemberhentian itu disebut inprosedural. Pertama usulan penghentian tidak melalui BPD sebagaimana mekanisme, dan kedua tidak dicantumkan soal penghentian sementara Kades Tedeng dalam rekomendasi Inspektorat.

“Hanya merekomendasi agar DD Tedeng tahap I 2019 jangan dulu dicairkan dan oknum kades bersangkutan menindaklanjuti temuan Inspektorat, namun ini kemudian tiba-tiba  pelaksana tugas kades sudah ada,” katanya.

Menurutnya, bupati boleh ambil keputusan pemberhentian kalau sang kades terlilit kasus narkoba, operasi tangkap tangan maupun pembunuhan. Sesuai mekanisme, pemecatan perangkat desa maupun pengehntian atau apapun sejenisnya harus melalui BPD setempat. “Ini tarada, begitu dengar langsung angkat Plt. Harusnya sekertaris desa ditunjuk Plt, bukan angkat orang luar. Pemberhentian sementara ini ujung-ujungnya berlaku selamanya,” katanya.

Kepala DPMD Asnath Sowo membantah adanya inprosedural. Dia mengatakan, dasar pemecatan itu tentang kewajiban kepala desa sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan dan aset desa.

“Dalam Pasal 75 juga mengatakan menyalahgunakan wewenang hak dan atau kewajiban lainnya. Inilah yang menjadi dasar kami karena memang sistem pengolahan keuangan desa sudah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang sebelumnya menggunakan Permendagri No 113,” kilahnya.

Asnath bilang, selain mewujudkan good govemence, pemecatan itu untuk memenuhi permintaan warga Tedeng soal subtansi norma pertanggungjawaban.

“Sehingga diterbitkanlah SK pemberhentian sementara dalam rangka pembenahan dan evaluasi yang bersangkutan untuk memenuhi standar-standar norma pertanggungjawaban sehingga dalam APBDes 2018 ini di penuhi,” katanya. “Saat Kades menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) saya secara pribadi berulang-ulang kali bilang ke kades harus sampaikan tanggapan”.

Disisi lain, warga Desa Tedeng justru mempertanyakan legalitas SK Bupati Danny Missy soal pemberhentian sementara. Donal Bunga, salah satu warga Tedeng menyebut pemerintah daerah seakan-akan memainkan peran. “Ini Cuma masalah administrasi,” sebut Donal dalam RDP bersama DPRD Halbar Rabu tadi.

Dia mengatakan, pengalihan anggaran Rp 100 juta untuk pembayaran lahan sudah disepakati bersama dalam musyawarah antara kades maupun warga setempat.

“Nomenklaturnya memang pekerjaan rumah adat sasadu. Tapi setelah musyawarah uang itu dialihkan untuk bayar lahan, jadi sudah tidak ada masalah,” katanya.

“Inspektorat, ngoni (kalian) anggap BPD iti apa ?. Surat peringatan ngoni kasih itu tidak diketahui BPD, kok tiba-tiba ada SK pemberhentian sementara kades ?, dapa referensi dari mana ?,” sambungnya. (brn/red)
Komentar

Berita Terkini