|

Diduga Dikbud Malut Lakukan Pungutan di SMA




SOFIFI,BRN - Rupanya tindak pidana korupsi di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut belum juga usai. Bukrinya dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2018, ditemukan dugaan pengutan liar terhadap dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut terhadap sekolah yang mendapatkan DAK. Nilai pungutan dari 72 sekolah mencapai Rp 1 Meliar lebih (Rp 1.054.977.500,00).

Advokat Maluku Utara Roslan kepada waratwan via handphone Selasa (13/8/2019) mengatakan, angka pungutan DAK Tahun 2018 terungkap setelah, BPK RI Perwakilan Malut melakukan audit. Dalam buku III LHP BPK atas LKPD Malut momor:22.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 27 mei 2019 menyebutkan berdasarka hasil wawancara yang dilakukan dengan para kepala sekolah Penerimah DAK fisik bidang pendidikan diketahui terdapat pungutan/penyetoran uang yang tidak seharusnya dari sekolah penerima DAK fisik bidang pendidikan pada pihak  Dikbud Malut.

“ Masalah di diakbut harus di selasiakan bila perlu di laporkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti, sebab kalua dibiarkan masalah ini akan terus di lakukan oleh oknum-oknum di dinas”

Lanjut dia, Pungutan yang diduga dilakukan Dikbud Malut dengan berbagai macam alasan diantaranya untuk jasa gambar dan RAB, untuk jasa perencanaan dan pengawasan, untuk dokumentasi, pelaporan, dan backup data, untuk pengganti uang makan minum. Nilai pungutan setiap sekolah berbeda-beda. Berdasarlan hasil wawancara di 104 kepala sekolah dari 155 sekolah penerimah DAK fisik bidang pendidikan untuknkegiatan swakelola pembangunan/rehabilitasi bangunan sekolah , diketahui terdapat 72 sekolah telah menyetor ke Dikbud Malut senilai Rp 1.054.977.500 atau sebesar 1.75 persen dari nilai paket pekerjaan di 72 sekolah Rp 60.186.267.250. Akibatnya indikasi kerugian daerah atas pungutan senilai Rp 1.054.977.500, namun telah dikembalikan seluruhnya ke las daerah pada 22 dan 24 mei 2019 lalu.

BPK juga temukan hanya terdapat satu jenis gambar pekerjaan untuk setiap paket pekerjaan  DAK pada sekolah, padahal berdasarkan pentujuk operasional DAK fisik bidang pendidikan seharusnya P2P bersama tim teknis menyiapkan berupa gambar kerja, RAB, rencana kerja dan syarat-syarat dan jadwal pelaksanaan kegiatan, namun faktanya dilapangan dokumen teknis diberikan pihak Dinas Pendisikan dan Kabudyaan Malut.

Bahkan Gambar yang diperoleh sama persis antara SMA yang satu dengan SMA yang lain, padahal kodisi sekolah berbeda-beda dari sisi kantor, ketersedian luas lahan untuk pembangunan baru.anehnya lagi BPK temukan dalam dokumen gambar tidak terdapat nama pembuat gambar, nama pemeriksa gambar, dan nama yang menyetujui gambar.Sehingga gambar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan haail pemeriksaan terhadap RAB masing-masing paket pekerjaan ada item pekerjaan jasa gambar pembuatan gambar dengan nilai Rp 1 juta sampai Rp 2.5 juta,bebernya.
Lanjut dia, masalah seperti ini harusnya di laporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan. Kalua tidak yakin dan percaya setiap tahun masalah seperti ini terus terjadi,

Sementara kepala bidang SMA Dikbud Rustam Panjab saat dikonfirmasi koran ini via WatshApp Selasa (13/8/2019) belum juga di respon (tim/brn)


Komentar

Berita Terkini