|

Diduga Cemarkan Nama Baik, Kadis Perkim Lapor Balik FPAK Malut

Santrani memebrikan keterangan usai melaporkan 
TERNATE, BRNDemonstrasi menyuarakan dugaan kasus korupsi di Dinas Perkim Malut beberapa waktu lalu di soal. Demo yang dikoordinatori Sadam Yusuf ini justru muncul dugaan pencemaran nama baik.

Hal itu terungkap setelah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Santrani Abusama melaporkan dua orang anggota Front Peduli Anti Korupsi Maluku Utara (FPAK-MU) di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut, Rabu (7/6) tadi.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Dua orang itu masing-masing inisial AI dan SD. Tak hanya itu, dia juga menyoalkan aksi yang sama pada Senin (5/8/2019) di Kantor Gubernur Malut dengan koordinator Zainal Ilyas.   

Menurut Santrani, langkah itu menyusul ada beberapa tuntutan aksi yang disuarakan di Direktorat Kriminal Khusus Polda dan Kejati Malut beberapa waktu lalu merugikan dirinya. “Sebab ada beberpa tuntutan mereka saat menggelar aksi, sangat merugikan. Saya sudah usulkan ke penyidik Krimum untuk turun dan cek, karena ini untuk memenuhi asas tranparansi,” katanya.

Selain melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Santrani bersama kuasa hukumnya, Sarman Saroden meleporkan FPAK-MU secara kelembagaan. Ketua Wilayah Pemuda Pancasila ini menilai ada ketidakjujuran soal semangat Undang-undang Nomor 8 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.

“Yang disoroti beberapa kegiatan di Dinas Perkim. Misalnya gedung PKK, Lendmark dan Gedung Graha Cinta itu fiktif, saya menolak keras,” katanya. “Kalau mereka punya bukti ya silahkan. Bahkan saya mengusul kalau bisa Polda turun. Sebab kegiatan Dinas Perkim itu 2017 seluruhnya didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Malut atau yang dikenal dengan TP4D”.

Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum harus rasional. Namun karena sudah dirugikan sehingga mendatangi Polda dengan tujuan menjunjung tinggi nilai hukum soal pencemeran nama baik.

Santrani mengatakan, seluruh kegiatan sebagaimana disuarakan FPAK-MU sudah di periksa BPK-RI Perwakilan Malut. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit dinyatakan bahwa beberpa gedung yang dituduhkan itu ada dan tidak fiktif.

“Saya siap di periksa Polda Malut soal dugaan sejumlah proyek yang dikatakan fiktif. Semua berkas sejumlah proyek itu sudah dibawa, dan saya tidak mau kotor dengan fitnah-fintah sehingga harus diluruskan,” katanya.

Sementara itu Sarman Saroden menambahkan, dalam perkara ini ada dua hal yang disoroti, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 311.

“Karena gerakan aksi demo oleh FPAK-MU Malut merugikan klien saya. Kami tetap menjunjung tinggi proses penegakan hukum itu ada asas praduga tak bersalah. Dimana, demo yang dilakukan itu tidak hanya menyebut jabatan namun nama pribadi. Untuk itu, atas nama keluarga merasa ini sesuatu hal yang luar biasa dan harus ditindaklanjuti,” katanya. (Sh/red)
Komentar

Berita Terkini