|

Bambang Sebut LAN Tidak Punya Kewenangan Campuri Urusan Pemprov

BAMBANG HERMAWAN
SOFIFI, BRN - Dugaan cacat hukum pelantikan eselon II belum lama ini ditanggapi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Bambang Hermawan. Plt Sekprov itu menilai Lembaga Administrasi Negara (LAN) tidak punya kewenangan campur tangan urusan pemprov.

Menurut Bambang, mutasi terhadap mantan Kepala Dinas Pangan Malut, Saiful Turuy sudah sesuai prosedur. Karena itu LAN tidak berwenang memerintahkan pemprov menganulir SK mutasi yang bersangkutan.

“Memang ada surat pernyataan yang menyatakan tidak akan memutasi pejabat eselon II ikut diklat Pim II. Meskipun ada surat pernyataan tersebut yang bersangkutan tetap di mutasi,” katanya belum lama ini.

Mantan Kepala Inspektorat ini mengatakan proses mutasi jabatan eselon II secara berjenjang. Dia juga persilahkan LAN mengadu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kalau dianggap melanggar komitmen.

“Nanti KASN menilai proses mutasi yang bersangkutan. Apabila KASN menganggap pemprov keliru rekomendasinya seperti apa ?, pemprov siap menunggu rekomendasi  KASN,” katanaya.

Masalah seputar mutasi pejabat eselon II telah dipublish brindonews pada Kamis 15 Agustus 2019 pekan kemarin. Pada edisi ini redaksi menyertai foto formulir LAN. Dalam surat komitmem itu ada tiga poin. Pertama, LAN menyesalkan mutasi yang dilakukan Pemprov Malut. Komitmen yang ditandatangi deputi bidang penyelenggaran pengembangan kompetensi ini menilai mutasi macam itu mencerminkan program pengembangan kompetensi yang tidak terencana dengan baik. Kedua, meminta pemprov tidak memutasi Saiful Turul dengan pertimbangan masih ikut pendidikan, dan soal imbas atau efek sebagai poin ketiga.  

Bambang bilang, selain surat komitmen, ada permintaan mengembalikan jabatan yang bersangkutan seperti semula. “Meminta pemprov agar bisa kembalikan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pangan Malut, tetapi LAN tidak berwenangan menilai. LAN hanya bisa lakukan pelaporan terhadap KASN dan Kemendagri,” katanya.

“Kalau kami langgar kominten itu apakah ada sanksi dari LAN ?, intinya pemprov siap tunggu kalaupun mereka ajukan keberatan ke KASN dan kemendagri. Initinya surat LAN itu tidak bisa menggugurkan keputusan mutasi yang bersangkutan. Sekarang SK sudah terjadi tidak mungkin menggugurkan kembali SK mutasi”. (red)
Komentar

Berita Terkini