|

Akademisi Tantang Kejati Ungkap Aktor SPPD Fiktif

RIDHA AJAM
TERNATE, BRN - Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Morotai masih bengkak di daftar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Lambatnya penanganan SPPD fiktif 16 wakil rakyat Morotai inipun menyita perhatian publik. Dugaan tipikor senilai Rp 600 juta yang termuat dalam LHP BPK Perwakilan Malut itupun tak luput mendapat tanggapan akademisi.

Menurut M. Ridha Ajam, dugaan tipikor semacam ini sering terjadi di kalangan anggota maupun masyarakat. Meskipun rentetan atau periode kasus dugaan menguntungkan diri sendiri dari 2009 dan 2014-2019 ini sudah ditangani penyidik, namun seringkali penanganannya hilang dengan sendirinya di meja penegak hukum.

“Sebenarnya ada apa ?. Lantas secara administrasi lengkap, walaupun sebenarnya anggota DPRD bersangkutan tidak melakukan perjalan dinas,” ujar Ridha, Rabu (28/8).

Pengajar di Universitas Khairun ini mengatakan SPPD fiktif di kalangan para wakil rakyata bukan sesuatu yang baru. situasi ini sering dibicarakan lepas sesama anggota dewan maupun di masyarakat. Dia mencontohkan hal-hal lumrah itu semisal tiket maskapai, boarding pas, bill hotel dan lain sebagainya.

Ridha meminta Kejati Malut tidak tebang pilih dalam melakukan penyilidikan. Kasi Pidana Khusus harus benar-benar mengungkap siapa aktor dan pihak yang turut serta membantu menyediakan semua dokumen maupun adminitrasi SPPD.

“Sekretariat DPRD juga sasaran penyelidikan, termasuk pihak maskapai serta penyedia layanan tiket atau biro wisata yang menjadi langganan. Berharap pihak kejaksaan serius menangani SPPD fiktif DPRD Morotai ini, sehingga semua terungkap. Kalau ini bisa diungkap, akan ada sok terapi dan pembelajaran bagi anggota DPRD yang baru terpilih pada pileg kemarin,” ujarnya. (brn/red)
Komentar

Berita Terkini