|

Tiga Organisasi Kepemudaan, Gelar Dialog Publik, Simposium Regional Pertambangan Malut

Dialog Publig Saat Berlangsung (Foto : Shl)
TERNATE BRN - Komita Nasioanal Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku utara (Malut), PERHATI Malut Dan GMNI Malut gelar dialog publik tentang Simposium Regional Pertambangan Malut yang di pusatkan di Aula kantor walikota ternate Sabtu (06/07/2019)

Dalam dialog ketiga organisasi kepemudaan ini hadirkan parah narasumber hebat mulai akademisi, pihak pertambangan di malut maupun pejabat publik

Pengamat Ekonomi Dr. Mohtar Adam
Salah satu pemateri yang juga Pengamat Ekonomi Dr. Mohtar Adam dalam membawakan materinya mengatakan ekonomi Malut saat ini di topang oleh pertambangan,
"Produksi tambang menggliat, pasar dunia yang utama adalah fero nikel, sehingga pertambangan yang mengakgregasi perekonomian di Malut," Akunya

Menurutnya secara lama pertambangan mulai menggeser sektor pertaniaan, perumbuhan ekonomi melonjak naik, perekonomian membaik, kinerka membaik, tetapi angka kemiskinan meningkat

"Semua membaik tetapi angka kemiskinan naik, hadirnya sektor pertambangan belum mampu mengatasi kemiskinan, sektor pertambangan belum memberikan kontribusi pada kemiskinan di Malut," Akunya

Mohtar menambahkan, semua ini artinya sektor pertambangan tumbuh tidak di serap dengan masyarakat lokal, sehingga tidak korelasi dan menambahkan angka penggangguran di Malut

"Sektor pertambangan bertumbuh juga menurunya nilai tukar petani, artinya petani kita mengalami kemiskinan, Karena tidak di serap oleh sektor-sektor pertambangan," cetusnya

Kata Mohtar, jika industrinya bertumbuh, maka sub sektor lainya bakal meningkat, Karena industri akan membutuhkan konsumsi yang bersumber dari sektor pertanian,

"Di Malut, industrinya menyerap bahan makanan dari luar, rakyat malut tidak mendapatkan efek langsung dari laju pertumbuhan industri pertambangan," tutupnya
Ketua PERHAPI Malut Ruslan Umar 
Sementra ini ketua PERHAPI Malut Ruslan Umar menambahkan, kegiatan ini bertujuan melahirkan rekomendasi di dalamnya ada pembahasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
Ini yang menjadi landasan

"Rekomendasi ini sangat menyentuh dengan semua permasalahan yang ada," Tegasnya

Selain itu kata ruslan, menyangkut CSR, sekian perusahaan pertambangan itu mengacu pada Pemberdayaan Pengelolaan Masyarakat (PPM),

"Semua pertambangan di Malut khususnya program CSR, harus mengacu pada Peraturan SDM, tentang PPM," akunya

Ruslan menambahkan tak hanya itu, masalah tenaga kerja, semua yang memicu tentang itu, pastinya Tenaga Kerja Asing (TKA)

"Kenapa kita tenaga lokal kurang, Karena kontraknya menyangkut negara Indonesia dengan negara yang lain," tutupnya (Shl)

Komentar

Berita Terkini