|

Memperbaiki Nalar Hukum Direktur Rsud Andi Makkasau

Ruang lingkup hukum kesehatan sebenarnya bukanhal yang baru di dalam tata hukum Indonesia, namun dalam perjalanannya sedikit kurang berkembang seperti bidang hukum pidana, tata negara, administrasi negara serta hukum bisnis. Namun bukan berarti harus terhenti dan tidak memilih bidang hukum ini sebagai wadah pengabdian keilmuan untuk masyarakat secara luas.

Rumah sakit adalah bagian penting dalam pranata hukum kesehatan, yang mana secara yuridis konstitusional rumah sakit diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” dasar inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit pada sisi lain adalah wadah segala sumber daya manusia (SDM) di bidang medis dan sumberdaya teknologi medis bertemu guna memberikan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Secara khusus SDM yang dimaksud yaitu profesi dokter/dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker. Tentu dari semua profesi tersebut memiliki wadah keilmuan dan organisasi profesi sendiri, sampai pada sumpah profesi pun berdiri sendiri-sendiri.

Pokok utama dari tulisan ini menanggapi kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau sebagaimana judul berita “Ambil Foto di Rumah Sakit Tanpa Izin, Bisa Terjerat Undang-Undang”. Selain itu menurut dr. Reny Anggreni Sari selaku Direktur Rumah Sakit menjelaskan, pengambilan gambar boleh melanggar privasi pasien, keluarga pasien maupun petugas pasien (Rakyat Sulsel.Co, 11/6/2019). Dalam berita tersebut dalil hukum yang digunakan Direktur RSUD Andi Makkasau yakni UU Praktik Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51, UU Telekomunikasi Pasal 40, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Pasal 28A dan huruf C, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Pasal 4.

Memba caberita yang memuat kebijakan Direktur RSUD Andi Makkasau, penting untuk penulis memperbaiki nalar hukum dr. Reny Anggreni, yang dalam penilaian penulis sebagai pengamat hukum kesehatan, sangat tidak berdasar dan merusak tatanan hukum kesehatan khususnya hukum rumah sakit, selain itu tidak memberi edukasi yang baik kepada masyarakat dengan baik.

Secara seksama penulis mengajak pembaca untuk kembali melihat pasal-pasal dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Telekomunikasi yang menjadi sandaran Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau. Dalam Pasal 48 UU Praktik Kedokteran ayat (1) berbunyi “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”. Ayat (2) berbunyi “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 51 UU Praktik Kedokteran berbunyi “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban” dan huruf C berbunyi “merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Selain itu apabila mencermati Pasal 40 UU Telekomunikasi berbunyi “Setiap orang di larang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”.

Ketika melihat pasal-pasal yang termuat dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Telekomunikasi, sebagaimana dalil Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau tidak memiliki penalaran hukum yang baik untuk melarang pengambilan foto yang dilakukan oleh pengunjung. Hal tersebut dikarenakan dalam norma Pasal 48 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, dimana norma yang dimaksud “setiap dokter atau dokter gigi”, dari sini telah diketahui subjek hukum yang dimaksud hanya dokte ratau dokter gigi bukan subjek hukum lain yakni orang atau badan hukum yang tidak sebagai dokter, tidak juga bekerja di Rumah Sakit, terkecuali apabila norma tersebut bukan “setiap dokter atau dokter gigi”, melainkan “setiap orang” maka secara hokum bersifat luas tidak hanya dokter atau dokte rgigi, namun juga melingkupi setiap orang atau badan hukum.

Sedangkan orang yang dimaksud oleh dr. Reny Anggreni dalam hal inii alah pengunjung yang mengambil “Foto di Rumah SakitT anpa Izin, Bisa Terjerat Undang-Undang”, sehingga telah jelas bahwa ada penalaran hukum yang salah untuk jadikan Pasal 48 dan Pasal 51 sebagai dasar hokum dalam kebijakan tersebut.

Kembali juga melihat Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, norma dalam Pasal 51 telah jelas hanya ditujukan kepada “dokte ratau dokte rgigi”.  Artinya bahwa tidak ditujukan kepada subjek hukum lain dalam hal ini bagi orang yang bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan (dokter atau dokter gigi). Norma Pasal 51 hanya dikhususkan kepada dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya harus tetap merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, mengapa hal ini kemudian diatur dalam Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, dikarenakan merahasiakan segala sesuatu tentang pasien adalah nilai etik dasar yang termuat dalam Sumpah Kedokteran.

Selain itu perlu diketahui bahwa “privasi” yang dimaksud adalah privasi tindakan medis antara dokter dan pasien sebagai bentuk dari hubungan terapeutik dalam dunia medis. Maka menurut penulis keliru dan kesalahan besar ketika dr. Reny Anggreni Sari menyamakan tindakan pengunjung rumah sakit mengambil gambar di rumah sakit tersebut adalah bentuk tindakan yang melanggar privasi pasien sebagaimana Pasal 48 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran.

Sementara Pasal 40 UU Telekomunikasi menurut penulis tidak ada relevansi dengan hal yang kemudian ingin diatur oleh Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau. Apabila kembali melihat pengertian penyadapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.

Telah Jelas bahwa Peraturan Menteri Kesehatan tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu secara umum Peraturan Menteri hanya mengatur hal-hal teknis kementerian yang secara hukum tidak mengatur perihal sanksi-sanksi hukum, sehingga tidak relevan dan tidak memiliki nalar hukum, ketika Peraturan Menteri Kesehatan dijadikan dalil oleh Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau untuk menjerat orang dengan undang-undang dikarenakan mengambil gambar di Rumah Sakit Andi Makkasau.

Dari sini telah jelas bahwa pengaturan yang di buat dr. Reny Anggreni Sari adalah tindakan tidak memiliki penalaran hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Maka untuk itu penulis mengimbau kepada Direktur Rumah Sakit Andi Makkasau untuk pelajari lagi aspek-aspek hukum kesehatan dan penting kiranya untuk meminta pendapat ahli-ahli hukum di bidang hukum kesehatan, agar aturan yang dibuat tidak menabrak aturan hukum yang telah ada. Tujuannya agar tidak merusak tatanan hukum kesehatan secara khusus serta tidak melahirkan suatu aturan yang cacat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Dikarenakan hukum yang proporsional hanya hadir dari penalarannya sesuai kaidah-kaidah hukum. (**)
Komentar

Berita Terkini