|

Politik Praktis Hingga Muncul Dugaan Pencemaran Nama Baik Santrani

Ko Im: ‘kritik’ Adalah Konsekuensi Seorang Pejabat Publik

SANTRANI ABUSAMA
TERNATE, BRN - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, Santrani Abusama dianggap sebagai pejabat ‘antikritik’ pasca mencuat kabar kurang fokus terhadap kinerjanya sebagai perpanjangan tangan Pemprov Malut.

Santrani sendiri sempat menepis tudingan yang dialamatkan padanya. Dia menyebut dirinya menaruh perhatian serius atau fokus pada jabatan Kepala Disperkim, bukan sibuk mengurus KNPI Malut.  

Dugaan politik ‘praktis’ pun muncul. Sebelumnya Kandidat Doktor Universitas Pandjadjaran Bandung, Helmi Alhadar berpendapat kalau kesibukan Santrani sebagai Sekretaris KNPI versi Haris Pratama mengindikasikan adanya politik ‘praktis’.

Pendapat Mantan Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malut ini bukannya diambil sebagai bahan evaluasi, Santrani justru membalasnya bakal menempuh jalur hukum dengan alasan ‘pencemaran nama baik’. Menurut Santrani langkah itu diambil kalau semua tudingan terhadapnya tidak mendasar dan beropini.  

Ketidakseiapan Santrani menerima ‘kritikan’ kembali disoal. Kali ini akademisi Abdurrahim Talib angkat bicara. Lelaki yang akrab disapa Ko Im ini menyatakan sangat tidak elok kalau seorang pejabat publik diberi masukan atau kritik lalu merespon secara berlebihan.

Menurutnya, masukan atau ‘kritik’ adalah lumrah di negara demokrasi. Karena itu, tanggapan akademisi yang merupakan bagian dari memfungsikan tridarma perguruan tinggi sudah tentu sesuai porsi.  “ Bagi saya, pihak-pihak yang mendapat kritikan harus membuka diri dan merespon secara konstruktif agar memberi contoh yang baik, apalagi pihak itu adalah pejabat publik,” terangnya, Jumat (5/7) di Jarod Cafe Ternate.

“ Bukan dengan cara-cara yang tak patut dan menyeret berbagai pihak untuk ikut bermain keruh,” tegasnya lagi.

Ko Im mengemukakan, ‘kritik’ adalah konsekuensi seorang pejabat publik. Siap di koreksi sekalipun berbuat benar. “ Itu lumrah. Jika ada yang alergi terhadap kritik, tidak usah menjadi bagian dari pimpinan pelayanan publik,” ujarnya. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini