|

Pendemo Paksa DPRD Cabut Tambang Besi


MOROTAI, BRN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas aksi mahasiswa untuk rakyat indonesia (Samurai) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pulau Morotai, Senin (8/7). Mereka menolak keberadaan perusahaan pasir besi, PT Intim Jaya Karya.

Amatan brindonews.com, awalnya Demontrasi tolak eksploitasi pasir besi di Kecamatan Morotai Jaya dan Morotai Utara ini berlangsung biasa. Para perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasinya dengan penuh semangat. Mereka dengan tegas menolak keberadaan peruahaan yang beroperasi sejak 2010 itu.

Kurang dari satu jam berorasi, massa aksi di panggil melakukan hearing. Wakil Ketua II DPRD Morotai Rasmin Fabanyo memimpin hearing tersebut. Jhap Muhammad, mewakili massa aksi mendesak para wakil rakyat ini segera menghentikan PT Intim Jaya Karya.

Menurutnya, selain dinilai merusak lingkungan, eksplorasi tambang bijih besi di Morotai menuai kontriversi. “ Kami minta hari ini juga pimpinan DPRD baik ketua dan wakil ketua serta anggotanya mengambil sikap tegas. Tidak hanya bentuk verbal tapi harus melalui regulasi atau rekomendasi secara kelembagaan dan menyatakan sikap menolak keberadaan tambang besi ini,” pinta Jhap.

Sayangnya pertemuan itu tak membuahkan kesepakatan. Permintaan massa aksi di tolak Rasmin Fabanyo. Rasmin menyebut mekanisme atau kebijakan penghentian suatu perusahaan tidak semudah membalik telapak tangan. “ Butuh proses. Kalau di minta bersikap, saya sendiri tidak mau bersikap karena masih cari dokumen Andal 2013, karena waktu itu ijin masih dikeluarkan oleh Pemda dalam UU Minerba,” tandasnya.

Idealnya, lanjutnya, harus  ada koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Ini mengingat DLH mengeluarkan izin lingkungan sehingga Pemprov Malut mengeluarkan rekomendasi.

Ketua DPRD Morotai Fahri Hairuddin menyatakan, mereka miliki keinginan  serupa menolak kehadiran tambang di Morotai. “ Kita juga demikian. Cuma kalau permintaan cabut kembali izinnya harus melalui prosesn dan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku, karena perusahan sudah operasi,” jelasnya.

“ Misalnya kita undang DLH, dinas perikanan dan instansi terkait lainnya untuk pertanyakan alasan dikeluarkannya izin, termasuk rekomendasi eksplorasi dari Pemprov Malut,” tambahnya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini