|

Pemkab Halbar Sampaikan Penjelasan Ranperda APBD 2018

Danny Missy saat membacakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018. (foto: Humas DPRD Halbar/haryadi)
JAILOLO, BRN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat menyampaikan penjelasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di ruang Paripurna DPRD Halbar, Senin (8/7).

Bupati Halbar Danny Missy menyatakan, penyampaian ranpreda ini merupakan tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Paripurna hari ini adalah suatu mekanisme konstitusi yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“ Untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan diamanatkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,” ujar Danny.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang baik perlu adanya variasi dari instansi pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masyarakat. Ini dapat dilihat dari upaya mempertahankan tata kelola keuang yang baik sehingga berujung pada predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Malut 24 Mei 2019 lalu.

“ Kita tekankan baik eksekutif maupun legislatif mengedepankan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi serta pernyataan standar pemerintah. Berkat usaha dan komitmen bersama dalam mengikuti aturan regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis, alhamdulillah apa yang dharapkan  tercapai juga, yaitu memperoleh opini WTP,” terangnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Halbar meyebut keberhasilan meraih opini WTP tahun ini merupakan suatu prestasi sangat membanggakan. Kendati begitu, dia mengaku terus meningkatkan kualiatas atau etos kerja sebagai bentuk menjaga dan mepertahankan prestasi yang diraih tersebut.

“ Terus berupaya semaksimalkan mungkin agar pertahankan prestasi ini pada tahun-tahun selanjutnya,” akui Danny. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini