|

Pecat Perangkat Desa Gara-gara Beda Pilihan Caleg

Komisi II DPRD Halbar: SK Pergantian Perangkat Desa Belum Sah

IKSAN HI. HUSAIN
HALBAR, BRN - Diduga efek Pemilu, empat oknum Aparat Desa Payo Induk, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dipecat tanpa duduk perkara yang jelas. Keempatnya dipecat pada Mei lalu pasca pemilihan legislatif.

Salah satu perangkat desa yang meminta tak menyebutkan identitasnya menyebut pemecatan dilakukan tiba-tiba. Dia mengaku diundang Kepala Desa (kades) Ibnu Hi Haerudin dengan alasan ada penyegaran atau rolling posisi.

“ Kami datang di kantor desa, ada juga beberapa anggota BPD. Yang dipecat itu sekretaris desa (sekdes), kaur, kepala seksi dan beberapa posisi lain, dan itu secara serentak tanpa ada mekanisme,” katanya, Selasa (9/7).

Dijelaskan, merujuk pada peraturan daerah mekanisme pemberhentian harus melalui tahapan. Langkah berikutnya menindaklanjuti atau merekomendasikan ke pemerintah kecamatan melakukan peninjauan kembali ke desa untuk menyelesaikan persoalan.

“ Pernah kami di panggil pak camat bahas perihat pemecatan, tapi kaur, sekdes,  dan salah satu anggota BPD hadir. Sementara kades dan perangkat desa yang baru tidak hadir,” akunya.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Halbar Ikhsan Hi. Husain meminta pemerintah kecamatan segera menindaklanjuti ‘sentimen’ politik hingga bermuara pada pemberhentian.

Iksan mengatakan, pemecatan boleh dilaksanakan kalau berdasar pada prosedur. Misalnya sudah berkonsultasi dengan camat, diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan yang bersangkutan diberhentikan, dan melewati usia maksimal 60 tahun, serta berkekuatan hukum tetap paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan.

“ Kalau mengacu pada Permendagri tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian parangkat desa, semua poin disebutkan diatas harus terpenuhi,” jelasnya.

Ikasan menganggap selain sepihak, apa yang dilakukan oknum kades itu sangat disayangkan. Menurutnya, sangat tidak elok kalau pemecatan penyebabnya beda ‘pilihan’ caleg.

“ Kami sudah sampaikan ke Camat Jailolo, namun camat belum tindaklanjut. Kalau ini diperlambat takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, karena itu saya atas nama Komisi II DPRD Halbar minta kepada pemerintah kecamatan agar dapat menindaklanjuti dengan mendamaikan keduabela pihak,” pintanya sembari menegaskan, surat keputusan (SK) pergantian perangkat Desa Payo Induk belum sah. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini