|

Konflik Golkar Jelang Pilkada 2020

Samad Moid Konsultasi ke DPP

Ketua DPD I Golkar Maluku Utara, Alien Mus dan Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat, Samad Moid. 
JAILOLO, BRN - Meskipun tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 baru bisa dilaksanakan pada 23 September 2020 nanti, konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) mengemuka.

Ini terlihat saat rapat pleno pencopotan atau pemberhentian tiga Ketua DPD II, yaitu DPD II Golkar Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur. Sayangnya, pertikaian membuka rapat tersebut tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai besutan Airlangga Hartanto ini.

Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat Samad Hi. Moid menyebut pergantian tersebut sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan AD/ART maupun peraturan organisasi (PO) Golkar nomor 15 tahun 2017. Selain itu, posisi Arifin Djafar sebagai Sekretaris DPD I Golkar Maluku Utara ini tanpa legalitas hukum yang jelas dan belum mendapatkan SK DPP.

“ Sekretaris DPD I yang sah sampai saat ini adalah Hamid Usman, karena ada SK dari pengurus pusat bukan Arifin Djafar. Sehingga apa yang dilakukan Alien Mus dan Arifin Djafar harus ada persetujuan DPP,” ungkapnya via handphone, Kamis (11/7).

Samad mengakui dirinya sementara berkonsultasi dengan DPP perihal rapat pleno tersebut. Selain mengambang atau bertolak belakang dari AD/ART dan PO Golkar, pengurus baru itu menurutnya cacat hukum.

“ Sesuai keputusan DPP, sampai saat ini saya masih Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera barat. Partai Golkar adalah partai besar dan tertua di Indonesia tentu punya aturan, tapi anehnya apa yang dilakukan DPD I tidak sesuai aturan partai,” terangnya.

Dampak Kisruh DPP

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Helmi Alhadar menduga pemicu ini tidak terlepas dari konflik di DPP. Dimana persaingan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan ditantang oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam musyawarah nasional (munas) pada Desember 2019 nanti.

“ Sebelumnya munas diusulkan Agustustus bulan depan, namun akhirnya disepakati sebagaimna kesepakatan awal di Desember mendatang. Untuk itu, terjadi persaingan antara pendukung Airlangga dengan pendukung Bamsoet, untuk memperebutkan posisi baik di DPD tingkat l maupun tingkat ll. Hal ini jaga terjadi di Partai Golkar Provinsi Maluku dan Cirebon,” jelas Helmi via WhatsApp malam tadi.

Kandidiat doktor Unpad Bandung, Jawa Barat ini menilai persaingan tingkat pusat akan berdampak di daerah. Masing-masing calon ketua umum (ketum) mengklaim memiliki dukungan 400 orang di tiap-tiap tingkatan.

“ Dan ada tuduhan salah satu kandidat ketum melakukan pergantian di tingkat DPD yang dianggap tidak mndukungnya. Jadi intinya ini masalah internal Partai Golkar,” ujarnya.

Helmi menyarankan sebaiknya segera diselesaikan. Selain mengingat pilkada kian dekat, juga bisa berdampak pada peluang kemenangan terhadap figur-figur yang bakal diusung untuk bertarung pada 2020 nanti. “ Karen bisa mengalami ketidaksolidan dalam dukungan partai,” singkatnya.

Namun begitu, mantan Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi UMMU Malut ini masih percaya pengalaman partai beringin itu sering mengalami badai besar, namun mampu tetap bertahan. “ Mudah-mudahan kali ini Golkar tetap dapat menyelesaikan persoalan besar ini secara baik dan bijaksana,” harapnya. 

Sekedar diketahui, pleno pergantian tersebut disepakati tiga Ketua DPD II berganti. DPD II Tikep dari Anas ke Suldin Falabesi sebagai pelaksana tugas ketua, Wakil Bupati Halbar Zakir Mando menjabat Plt Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat yang sebelumnya dijabat Samad Moid, dan Arifin Djafar (sebelumnya Sekretaris DPD I Golkar) bertengker dikursi Ketua DPD II Halmahera Timur mengganti Idrus E. Manengke.

Sampai berita ini dipublis, baik Alien Mus maupun Hamid Usman belum memberikan tanggapan. Usaha brindonews mengonfirmasi Alien belum berhasil, nomor ponsel miliknya berada diluar jangkauan ketika di hubungi. (haryadi/ko/red)
Komentar

Berita Terkini