|

Kabid SMA Dikbud Malut Wajib di Proses Hukum

Hasil Audit BPK Nomor 22.C/LHP/XIX.TER/5/2019 Tanggal 27 Mei 2019
TERNATE, BRN – Telah terjadi pungutan liar biaya gambar untuk pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) di 10 Kabupaten/ Kota. Pungutan ini  diduga dilakukan oleh kabid Sekolah Menengah Atas (SMA) Rustam Panjab beserta kroninya.

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2018, ditemukan dugaan pengutan liar terhadap dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut terhadap sekolah yang mendapatkan DAK. Nilai pungutan dari 72 sekolah mencapai Rp 1 Meliar lebih (Rp 1.054.977.500,00).

Angka pungutan DAK Tahun 2018 terungkap setelah, BPK RI Perwakilan Malut melakukan audit. Dalam buku III LHP BPK atas LKPD Malut momor:22.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 27 mei 2019 menyebutkan berdasarka hasil wawancara yang dilakukan dengan para kepala sekolah Penerimah DAK fisik bidang pendidikan diketahui terdapat pungutan/penyetoran uang yang tidak seharusnya dari sekolah penerima DAK fisik bidang pendidikan pada pihak  Dikbud Malut.

Pungutan yang diduga dilakukan Dikbud Malut dengan berbagai macam alasan diantaranya untuk jasa gambar dan RAB, untuk jasa perencanaan dan pengawasan, untuk dokumentasi, pelaporan, dan backup data, untuk pengganti uang makan minum. Nilai pungutan setiap sekolah berbeda-beda. Berdasarlan hasil wawancara di 104 kepala sekolah dari 155 sekolah penerimah DAK fisik bidang pendidikan untuknkegiatan swakelola pembangunan/rehabilitasi bangunan sekolah , diketahui terdapat 72 sekolah telah menyetor ke Dikbud Malut senilai Rp 1.054.977.500 atau sebesar 1.75 persen dari nilai paket pekerjaan di 72 sekolah Rp 60.186.267.250. Akibatnya indikasi kerugian daerah atas pungutan senilai Rp 1.054.977.500, namun telah dikembalikan seluruhnya ke las daerah pada 22 dan 24 mei 2019 lalu.
BPK juga temukan hanya terdapat satu jenis gambar pekerjaan untuk setiap paket pekerjaan  DAK pada sekolah, padahal berdasarkan pentujuk operasional DAK fisik bidang pendidikan seharusnya P2P bersama tim teknis menyiapkan berupa gambar kerja, RAB, rencana kerja dan syarat-syarat dan jadwal pelaksanaan kegiatan, namun faktanya dilapangan dokumen teknis diberikan pihak Dinas Pendisikan dan Kabudyaan Malut.

Bahkan Gambar yang diperoleh sama persis antara SMA yang satu dengan SMA yang lain, padahal kodisi sekolah berbeda-beda dari sisi kantor, ketersedian luas lahan untuk pembangunan baru.anehnya lagi BPK temukan dalam dokumen gambar tidak terdapat nama pembuat gambar, nama pemeriksa gambar, dan nama yang menyetujui gambar.Sehingga gambar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan haail pemeriksaan terhadap RAB masing-masing paket pekerjaan ada item pekerjaan jasa gambar pembuatan gambar dengan nilai Rp 1 juta sampai Rp 2.5 juta. 

Faktanya hanya satu jenis gambar pada masing-masing peruntukan DAK, gabar kemudian diperbanyak dengan cara difotocopi untuk diberikan pada masing-masing SMA sesaui peruntukan paket pekerjaan, sehingga secara teknis tidak ada pembuatan gambar kerja untuk masing-masing SMA yang spesifik sesuai kondisi lapangan.

Praktisi Hukum Hendra Kasim kepada redaksi Brindonews.com mengatakan, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Meskipun demikian, praktik pungli juga dapat ditindak dengan UU Tipikor tepatnya Pasal 12e. Jika pasal yg disangkakan adalah yang diatur dalam KUHP yaitu pasal 368 atau 468 KUHP, maka dengan dikembalikannya Uang hasil pungli tersebut, pertanggungjawaban pidananya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, jika pasal yang disangkakan adalah Pasal 12e UU Tipikor, maka pengembalian tindak menggugurkan tindak pidananya.

“ Sudah sepatutnya persoalan tersebut di proses menurut hukum yang berlaku,” kata Hendra kepada brindonews.com via WhatshApp Rabu 31/7/2019).

Lebih dari persoalan normatif, etika birokrasi haruslah lebih diutamakan untuk memastikan upaya mewujudkan good and clean governance. Apalagi persoalan ini di Dinas Pendidikan yang memgurusi sumber daya manusia masa depan negeri ini. Sebab itu, menurut kami, Gubernur dan Plt. Dinas Pendidikan harus mengevaluasi Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi atas persoalan tersebut.

Sementa Kabid SMA Dikbud Malut Rustam Panjab saat dikonfirmasi via handphone Selasa (30/7/2019) tidak di respon. (red/brn)
Komentar

Berita Terkini