|

Gubernur Diduga Lindungi Pejabat Dikbud Yang Korup

ROSLAN
TERNATE, BRN - Dugaan korupsi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mendapat sorotan dari praktisi hukum, Roslan.  

Menurut Roslan, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba diduga melindungi oknum pejabat Dikbud yang bermsalah terkait penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).

“ Merujuk pada temuan BPK, dana pendidikan di Maluku Utara merupakan salah satu ‘kue manis’ yang kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Roslan kepada redaksi brindonews.com via WhatshApp, Rabu (24/7).

Dunia pendidikan menurut Roslan adalah salah satu bidang yang memiliki pos anggaran cukup besar, baik itu dari  APBN maupun APBD. Ini sebagaimana amanat UUD 1945 dan di pertegas dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.  “ Dengan jelas di sebutkan bahwa pendidikan membentuk generasi cerdas dan berbudi luhur. Artinya bahwa sektor pendidikan merupakan simpul utama dalam mencerdaskan generasi bangsa,” katanya.

Roslan mengemukakan, temuan atau laporan BPK yang menyatakan adanya potensi kerugian negara maka jelas telah ada tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut adanya kerugian korupsi dalam bidang pendidikan, bukan hanya tentang nominal anggaran yang di korupsi tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan.

“ Jika demikian maka oknum pelaku dapat di jerat dg Pasal 8 UU no 20 tahun 2001 perubahan pertama atas UU no 31 tahun 1999 tentang tipikor karena telah melakukan penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Roslan meminta gubernur segera turun tangan. Selain selaku pemimpin tertinggi di Malut, harus berani menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pos anggaran. “ jangan sampai ada kesan gubernur ‘memelihara’ pejabat korup. Ini agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai,” katanya.

“Kasus yang terjadi di Dikbud itu sduah berulang kali terjadi, akan tetapi gubernur Malut tidak berani mengevaluasi. Seharusnya gubernur lebih memperhatikan pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Malut dapat bersaing dengan daerah-daerah lain”. (red/brn)
Komentar

Berita Terkini