|

Gaji Pegawai Honor Dikbud Malut Disunat

Foto Ilustrasi, Tilep Gaji Honorer
SOFIFI,BRN - Rekomendasi Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan hasil pemeriksaan Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Malut, memerintahkan pada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba untuk memberikan sangsi kepala Kepala Dinas Imran Yakub yang tidak menjalankan fungsi pengawasan atas pencairan anggaran.

Pada Tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menganggarankan belanja untuk pegawai honor atau non PNS sebanyak 51 orang pegawai  honor, namun terdapat 24 pegawai honor tidak menerimah gaji 2-4 bulan diduga karena telah ditilep, pasalnya dalam laporan pengeluaran telah tercatat.

Dasar pembayaran honorarium non PNS, seluruh pegawai non PNS Dikbud Malut sebanyak 51 orang berdasarkan SK kepala dinas sebagai dasar pembayaran, pembayaran gaji atau honor pegawai PTT diberikan secara tunai oleh Bendahara pengeluaran pada masing-masing tenaga honor di Dikbud Malut, sebagai bukti dibuat daftar penerimaan yang ditandatangani masing-masing tenaga honor yang berhak dengan kuitansi pencairan pembayaran honorarium Kadikbud Malut sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Malut atas LKPD Provinsi Malut nomor  :22.C/LHP/XIX-TER/5/2019 hasil uji petik atas dokumen pengeluaran kegiatan atas belanja honoraroum nin PNS Dikbud Malut senilai Rp 765 juta ditemukan adanya ketidaksesuaian antara nominal pada daftar penerimah dengan nominal pada yang diterimah pegawai honor. Pembayaran tersebut direalisasikan untuk 51 pegawai honor Rp 63.750 juta setiap bulan atau Rp 1.250 juta gaji tenaga honor setiap bulan, hasil konfirmasi pada tenaga honor Dikbud Malut terdapat 24 orang pegawai honor tidak menerimah honor ssbagaimana daftar penerimah honor selama tahun 2018. Selain itu, tiga pwgawai honorer yang tidak lagi bekerja sejak maret 2018 namun masih ada pembayaran gaji atau honor.

Akibatnya terdapat selisi antara bukti pencairan dan jumlah yang diterimah tenaga honor Sebesar Rp 101.250 juta. Informasi yang didapatkan dari tenaga honor Dikbud Malut bahwa pembayaran gaji pegawai honor Rp 1.250.000 perbulan yang diberikan secara tunai dalan jangka 2-4 bulan sekali pembayaran oleh Bendahara pengeluaran, atas jumlah yang dicaikan oleh bendahara, namun tidak terimah oleh tenaga honor, dengan alasan kas daerah kosong atau tidak ada pencairan. Sementara keterangan yang disampaikan kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dikbud Malut bahwa daftar hadir pegawai honor tidak dijadikan dasar pembayaran gaji pegawai honor oleh bendahara pengeluaran, bahkan bendahara pengeluaran tidak perna meminta daftar hadir/absensi pegawai honor.

Hal tersebut menunjukan bajwa bukti pertanggungjawaban belanja honorarium pada 24 pegawai honor 2-4 bulan dengan nilai Rp 61.250 juta serta 3 orang tenaga honor yang tidak masuk kerja selama 10 bulan namun masih tercatat sebagai penerimah sebesar Rp 40 juta sehingga total Rp 101.250.000 tidak sah karena tidak diterimah tenaga honor. 

Akibatnya berindikasi merugikan daerah, pasalnya tenaga honor yang melaksanakan tugas namun tidak mendapatkan haknya, masalah tersebut Kepala Dinas Pendidikan Malut Imran Yakub mrngakui temuan BPK dan bersepakat akan mengembalikan atas kelalaian ini.(tim/brn)
Komentar

Berita Terkini