|

Dugaan Korupsi Bangunan Kantor Kemenag Kota Ternate, Jaksa Datangkan Ahli Kontruksi



Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ternate, Adri E Pontoh

TERNATE BRN
- Kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate tahap II tahun 2014 senilai Rp 309.920.551. Kasus tersebut sudah ada penetapan satu tersangka dengan inisial UD selaku direktur Utama PT. Karabala.

“Sebelumnya Direktur Utama PT. Karbala Pratama berinisial  DD sudah di tetapkan sebagai tersangka”.

Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate dalam waktu dekat akan mendatangkan ahli kontruksi dari luar Maluku Utara untuk lebih independent dalam memeriksa.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ternate, Adri E Pontoh kepada wartawan mengatakan meskipun kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tahap II gedung Kemenag Ternate sudah ada pengembalian kerugian negara setelah diterbitkannya surat perinta penyidikan, namun pihaknya masih akan menyajikan data terbaru ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk dilakukan penghitungan, kata dia, data terbaru yang disajikan ke BPK agar dilakukan penghitungan, setelah hasil pemeriksaan ahli konstruksi.

"Ahli konstruksi dari luar Malut akan dipanggil untuk menghitung volume pekerjaan pada proyek tersebut," Kata Adri di ruang kerjanya selasa (30/7/2019).

Andri menambahkan, proses penyidikan proyek tahap II Kantor Kemenag Ternate itu masih tetap berjalan, sebab sudah ada koordinasi dengan BPK. Dan BPK sudah nyatakan kalau ada sudah ada dan,  olehnya itu BPK siap menghitung " katanya.

Tersangka dalam kasus ini yang pernah diumumkan hanya satu dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, makanya kasus ini akan tetap di dalami karena sudah status penyidikan yang berbeda dengan status penyelidikan," tegasnya.

Kasipidsus juga menyatakan, pengembalian kerugian negara pada satu kasus terutama kasus korupsi sesuai dengan undang-undang Tipikor nomor 4, tidak menghilangkan proses pidana.

"Apalagi pengembalian kerugian negara dalam kasus ini dilakukan setelah terbitnya surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan," tegasnya lagi.

Perlu di ketahui tersangka Dirut PT. Karbala Pratama berinisial UD dalam kasus ini dijerat dengan pasal 32, UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Shl/red)

Komentar

Berita Terkini