|

DPRD dan Pemkab Morotai Bahas Tiga Agenda


MOROTAI, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna, Selasa (02/07). Paripurna di pimpin Ketua DPRD Morotai Fahri Haerudin di dampingi Wakil Ketua I Ricad Samatara dan Rasmin Fabanyo.

Sidang pembahasan bersama pemkab ini tiga agenda, yaitu penyampaian Dokumen Rancangan Perda tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2018, Penyerahan Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2019, danPenyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD setempat terhadap APBD 2020.

Pimpinan sidang, Fahri Hairudin menyebut LPJ pelaksanaan APBD adalah salah satu ketentuan umum baku mengontrol sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ini menurutnya didasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fahri mengatakan, penegasan LPJ tersebut tertuang dalam Pasal 320 ayat (1). Dalam pasal ini ditegaskan kepala daerah berkewajiban menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan.

“ Selanjutnya di periksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, apresiasi patut kami haturkan kepada pemerintah daerah dan jajarannya karena bahan materi dari APBD 2018 dalam Ranperda ini telah di audit dan mendapat penghargaan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” ujarnya.

Selain berkewajiban, lanjutnya, LPJ itu sifatnya mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan di tahun yang akan datang.

Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma ikut senang. Orang nomor dua di bibir pasifik ini mengakui upaya, kerjasama dan sinergi dalam pengelolaan keuangan berbuah hasil dan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengeualian atau WTP BPK RI Perwakilan Maluku.

“ Ini yang kedua kalinya secara berturut-turut. Itu artinya pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

“ Saya tidak henti-hentinya menegaskan, serta mendorong kepada seluru jajaran pejabat di lingkungan Pemda Pulau Morotai, serta para staf mulai dari tingkat Kabupaten sampai Desa untuk senantiasa tingkatkan kapabilitas dan kompetensi serta semangat mengoptimalkan pelayanan secara riil, adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat Pulau Morotai,” sambungnya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini