|

Buyung : Kegiatan Reklamasi Harus Ada Izin Pemprov


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut Buyung Radjiloen

SOFIFI-BRN, Dinas Kelautan dan Perikanan Malut memberikan warning kepada pemerintah kabupaten/kota untuk tidak bisa melakukan reklamasi, atau kegiatan pengembangan, pembangunan di kawasan pesisir dan laut sebelum ada izin dari pemerintah provinsi. 

Larangan tersebut setelah diterapkannya Perda Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara. Hal ini sampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut Buyung Radjiloen pada wartawan, Rabu (31/7/2019).

Setelah di sahkan perda nomor 2 Tahun 2018 DKP langsung melakukan sosialisasi tingkat labupaten, selanjutnya akan dibuat pergub sebagai turunan dari Perda Zonasi. Saat ini baru satu pergub yang keluar terkait kawasan konserfasi  perairan daerah, yakni Pulau Widi Kabupaten halsel, Pulau Rao di pulau Morotai, Pulau Makian dan Pulau Mare.

 “ Ini sebagai tindaklanjuti dari Perda Zonasi, kurang lebih lima wilayah sudah dikeluarkan pergub tentang pencadangan kawasan konservasi perairan, ujarnya.

Kedepan, setiap rencana pengembangan kawasan pesisir seperti reklamasi pantai tidak diperbolehkan sebelum mengantongi izin dari DKP. Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir sudah diatur dalam Perda Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara.”

Pemerintah kabupaten/kota harus mendapatkan izin pada Pemerintah Provinsi jika ada perencanaan reklamasi pantai, jika belum ada izin tidak bisa dilakukan, sebab sudah diatur dalam perda”ujarnya.

Kata dia, selain itu juga, pembangunan dermaga khusus untuk mendukung aktifitas pertambangan juga harus ada izin lokasi pada Pemerintah Provinsi Malut. ” Setiap pembangunan, pengembangan kawasan di wilayah pesisir, harus ada izin dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi,  ini dilakukan jangan sampai lokasi yang dibangun, pengembangan kawasan, berada di kawasan yang dilarang sesuai RZWP3K, maka itu tidak bisa diberikan izin,”ungkapnya.

Buyung mengaku bahwa Perda Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara seperti perda RTRW, sehingga setiap kegiatan pengembangan, pembangunan diwilayah pesisir arus menyesuaikan pada perda tersebut.”setiap kegiatan pengembangan, pembangunan diwilayah pesisir dan laut 0-12 mil arus menyesuaikan dengan perda Zonasi,”ungkapnya.

Meskipun Perda ini sudah diterapkan, sesuainketentuan Perda ini akan  dievaluasi dalam waktu 5 tahun, jika diperlukan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan, sehingga akan dibuat kajian dan penyesuaian sesuai kebutuhan.”secara periodik dokumen ini akan direviu pasalnya setelah ditetapkan, bila dibutuhkan penyesuaian termasuk untuk mengakomodir  kepentingan antar sektor lain, sehingga setiap 5 tahun akan dievaluasi perda ini dan dikaji,”ungkapnya.

Buyung menambahkan setelah perda ini tetapkan terdapat dua kegiatan reklamasi yang perlu penyesuaian sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam perda itu yakni kegiatan reklamasi di pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula, dan saat ini Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perikanan melakukan pengkajian apakah berdapampak pada lingkungan laut atau tidak.

”kegiatan reklamai ini yang terpenting tidak berdampak pada lingkungan laut, sehingga saat ini kami sedang melakukan pengkajian dua kegiatan reklamasi itu, bahkan kami juga sudah bertemu dngan DPRD Morotai untuk memberikan rambu-rambu dan penyesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan,”ungkapnya.(tim/red)

Komentar

Berita Terkini