|

229 M Diduga Fiktif, Fraksi PKB Halbar Siap Buka-bukaan

RISWAN Hi. KADAM
HALBAR, BRN - Belum lagi selesai kasus dugaan tindak pidana korupsi pinjaman senilai 158 miliar, Pemkab Halbar kini dihantui kasus baru. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Halmahera Barat menduga adanya rekayasa atau penerimaan fiktif pada pendapatan asli daerah (PAD) senilai 229 miliar rupiah di APBD 2018.

Anggota F-PKB Riswan Hi. Kadam mengemukakan, berdasarkan catatan fraksi mencurigai ada poin penting mengindikasi atau mengarah pada penerimaan pendapatan fiktif. Pertama, ada selisih target antara pendapatan dan realisasi penerimaan kurang dari Rp 229 miliar pada penyampaian LPJ pelaksanaan APBD 2018. Kedua, aset penghasil retribusi tidak sesuai pendapatan senilai Rp 200 miliar lebih bersumber dari PAD.  

“ Sangat fenomenal, karena baru tercatat dalam sejarah pemerintahan ini ada penerimaan PAD senilai 200 miliar, sehingga patut dicurigai. Pak bupati sendiri mengakui kalau penerimaan PAD tidak sampai Rp 200 miliar, makanya aneh jika kemudian ada penerimaan sebanyak itu,” kata Riswan usai mengikuti Paripurna, Senin (8/7).

Riswan sendiri belum mau membeberkan data dugaan penyerarapan anggaran yang diduga ‘siluman’ itu. Dia berjanji akan membukanya saat pandangan umum fraksi terhadap penyampaian LPJ pada paripurna berikut. “ Fraksi PKB berkewajiban mempertanyakan dari mana saja sumber-sumber pendapatan itu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halbar tak banya berkomentar. Dia mengganggap pernyataan Riswan hanya sebatas isu. “ Itu bukan dalam bentuk pandangan umum fraksi. Pemda menunggu pandangan umum barulah di jawab, karena setiap anggota dewan kan punya hak mengajukan pandangan umum fraksi,” katanya. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini