|

Penjabat Sekda Malut Ingatkan PNS

BAMBANG HERMAWAN
SOFIFI, BRN Aparatur Negara Sipil (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebaiknya harus berpikir kembali bila ingin malas masuk kantor. Pasalnya, Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba akan memberikan sanksi terhadap ASN yang dinilai malas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Malut, Bambang Hermawan mengatakan, sanksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) malas berkantor mulai di terapkan awal bulan Juli 2019. Langkah atau keputusan ini diambil belakangan disiplin pegawai mulai menurun. Turunnya keharidan mengikuti apel pagi itu dapat dilihat pada Senin (24/6/2019) yang hanya 623 orang dari 3.000 lebih PNS lingkup Pemprov yang ikut apel.

“ Efektifnya pemberian sanksi kepada PNS yang malas berkantor akan dimulai awal Juli dan sosialisasinya selesai akhir Juni,” kata Bambang saat memimpin apel pgi di halaman Kantor Gubernur Gosale puncak Sofifi, Senin (24/6) kemarin.

Menurutnya, hal ini telah disampaikan kepada gubernur terkait evaluasi secara periodik, meliputi evaluasi mingguan, bulanan, dan sampai pada pengambilan atau pemberian sanksinya pada evaluasi pertiga bulan.

“ evaluasi secara periodik ini akan disampaikan peringatan pada bulan pertama kepada PNS. Kalau yang bersangkutan begitu juga pada bulan berikutnya akan dilakukan peringatan kedua dan sampai pada bulan ketiga langsung ada pemberian sanksi kepada pejabat atau pegawai yang malas berkantor,” terangnya.

Kategori sanksi, kata Bambang, mulai sanksi ringan, sedang, hingga berat sampai pada pencopotan dari jabatan khusus seperti esalon II, III dan IV.

Penerapan kedisiplinan PNS harus sejalan dengan pemenuhan hak-hak PNS seperti pembayaran TPP, gaji, dan hak-hak lainnya.  “ Tidak ada lagi keterlambatan sehingga wajib semuanya berjalan sesuai dengan scedule waktunya. Seperti TPP, wajib dibayarkan setiap tanggal 10, gaji paling lambat tanggal 5,  begitu pun pelaksanaan kegiatan. Setelah hak-haknya dipenuhi baru kewajibannya kita tuntut,” pungkasnya. (red/adv)
Komentar

Berita Terkini