|

Pembobotan RPJMD Percepat Visi AGK-YA

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA). FOTO (ISTIMEWAH)

SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai merealisasi visi-misi pemerataan infrastruktur. Ini setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara melakukan pembobotan  draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2019-2024 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kamis (13/6/) pekan kemarin.

Kepala Bappeda Malut Syamsudin Banyo menyatakan, pembobotan draf RPJMD 2019-2024 Provinsi Maluku Utara dalam bentuk Forum Konsultasi Publik yang melibatkan sejumlah stakeholder itu salah satu bentuk realisasi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba- M. Al Yasin Ali (AGK-YA) untuk mendorong percepatan pembangunan di Malut 5 tahun kedepan.

" Tahapan penyusunan RPJMD ini masih panjang, kita berharap ada keterlibatan dan masukan dari semua stakeholder. Dari rancangan awal ini akan menjadi rancangan, lalu jadi rancangan akhir, hingga ditetapkan dengan perda sebagai RPJMD," katanya Syamsuduin usai rapat.

Husnullah Pangeran, salah satu tenaga ahli tim penyusunan RPJMD mengatan, draft rancangan awal atau ranwal RPJMD ini pihaknya berupaya menjabarkan visi-misi  Gubernur dan Wakil Gubernur Malut  dengan sasaran serta indikator yang terukur.

" Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Maluku Utara Sejahtera 2024, yang dijabarkan ke dalam lima misi, tujuan-tujuan, sasaran dan masing masing Indikatornya," unarnya.

Sementara itu, Sekretaris KADIN Maluku Utara Asrul Rasyid  Ichsan menambahan, keterlibatan Forum Konsultasi Publik sangat penting dan harus diseriusi. Melalui RPJMD ini janji-janji politik dan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut dapat terealisasi. 

" Melalui RPJMD ini kita harapkan selain disusun program dan kegiatan, juga bisa diprediksi perubahan perubahan dalam lima tahun kedepan, apalagi dengan perkembangan yang sangat cepat saat ini kita butuh masukan dari berbagai pihak," kata Asrul  yang juga Sekretaris DPD PDIP Malut itu.

Hadir dalam Forum Konsultasi Publik  dari pihak Perguruan Tinggi, BPKP, BPS,  Bea Cukai, KADIN, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan stakeholder lainnya. (brn/red/adv)
Komentar

Berita Terkini