|

Kades Payo: Rekomendasi DPRD Tak Sesuai de facto

- Ketua Apdesi Halbar: Penjualan rastra di Desa Payo Ranahnya Pemdes

IBNU Hi. HAERUDIN
JAILOLO, BRN - Kepala Desa Payo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Ibnu Hi. Haerudin menyayangkan sikap Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Halbar yang merekomendasikannya ke penegak hukum.

Ibnu menilai rekomendasi tindaklanjut dugaan jual_beli beras sejahtera (rastra) yang dilakukannya tak sesuai de facto atau kenyataan di lapangan. Penyimpulan tersebut belum tentu masuk kategori tindakan melawan hukum.

“ Bagi saya, kesimpulan Komisi II tanpa melihat secara de facto, apa motifnya sampai (jual_beli) itu dilakukan. Soal penjualan beras, iya memang benar saya lakukan tapi demi masyarakat,” kilahnya.

Dijelaskan, jual_beli rastra yang dilakukannya itu pada 2018 lalu. Ini menutupi hutang raskin (beras untuk rumah tanga miskin) di 2017 senilai kurang dari lima juta lebih. “ Hutang itu ada karena pengambilan raskin 2017 yang belum terbayar, dan doi itu di pake untuk operasional. Jadi itu saya lakukan untuk kase lunasi hutang lima juta lebih itu dengan menjual rastra 26 sak, salahnya di mana ?, bahkan Ketua Komisi II DPRD Halbar Iksan Hi Husain pun tahu soal itu,” kata Ibnu.

“Saya berharap hal ini biarlah kami selesaikan di desa. Kalau memang menurut masyarakat kebijakan itu salah, saya siap ganti, entah itu berupa beras maupun uang. Intinya kembalikan ke desa biar kami selesaikan di desa”.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halbar Rustam Fabanyo mengatakan, masalah penjualan rastra di Desa Payo merupakan ranah pemerintah desa (pemdes). namun pada gilirannya dianggap perbuatan melaggara atau melawan hukum maka yang harus di tinjau adalah aspek hukum daripada kebijakan itu sendiri.

“ Kalau Komisi II menganggap itu tindakan melawan hukum, maka APDESI akan mengupayakan untuk melakukan advokasi ke anggota. Saya pikir tidak masalah, karena waktu itu desa dilanda banjir jadi kades ambil kebijakan. Lalu sekarang kesalahannya di mana ?, kalau 26 sak itu menjadi kerugian negara maka wajib Kades Payo untuk mengembalikan,” terangnya.

Rustam berharap Komisi II DPRD Halbar bijak dalam mengambil keputusan jika hal itu di anggap salah. “ Kosekuensinya Komisi II harus panggil pemerintah desa untuk tekankan agar hal itu harus di selesaikan, kalau di anggap itu melawan hukum yang bersangkutan juga siap kembalikan rastra yang suda di jual itu, entah dengan uang atau dengan beras,” ucapnya. (haryadi)
Komentar

Berita Terkini