|

Diduga Jual Rastra, Dekab Halbar Rekom Kades Payo (ke) Penegak Hukum

Iksan Hi. Husain
JAILOLO, BRN - Kepala Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat berinsial IH diduga menjual beras sejahtera (rastra) yang seharusnya dibagikan kepada warga. IH diduga menyelewengkan 144 karung rastra yang diambil dari 38 kepala keluarga.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan sang kades berawal dari laporan warga setempat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat pada 20 Mei 2019 pekan kemarin. Laporan tersebut ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendata atau RDP bersama sang kades, Selasa tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Halbar Iksan Hi Husain menyatakan, selain menindaklanjuti laporan masyarakat, dalam RDP itu menanyakan kebenaran dugaan kegiatan jual-beli rastra yang diduga dilakukan Kades Payo, Ibnu Hi Haerudin.

“ Laporan masyarakat itu Kades Payo diduga mengurangi jatah penerima rastra dari lima sak menjadi dua sak rastra per 38 KK. semenetra tiga sak sisanya entah dikemanakan. Bantuan dihitung dari Januari sampai Mei 2018,” kata Iksan usai RDP, Selasa (25/6).

“Harusnya tiap KK dapat jatah lima sak rastra, namun pada gilirannya tiap KK hanya dapat dua sak. Tiga sak kalau dikalikan dengan 38 KK maka totalnya 114 sak”.

Iksan mengemukakan, pada RDP tersebut sang kades mengakui perbuatannya. Dalam pengakuan sebagiannya diberikan sisa rastra itu kepada janda-janda di Desa Payo. “ Dari pengakuannya katanya sebagian dikasi ke janda-janda,” ujarnya.

Untuk memastikan apakah Kades Payo terlibat sepenuhnya atau tidak, Iksan memastikan Komisi II Dewan Kabupaten (Dekab) Halmahera Barat sehari dua akan merekomendasi laporan ke Polres dan Kejaksaan. “ Tentunya ini sebagai tindaklanjut atau penyeledikan lebih lanjut dari penegak hukum. Karena itu kita rekomendasikan dugaan penyelewengan atau jual-beli rastra yang diduga dilakukan Kades Payo,” katanya.

Sementara itu, Kades Payo Ibnu Hi Haerudin menilai masalah yang melilitnya sudah selesai. Ibnu menganggap kebijakan yang sudah dijalankan itu harus pilah kebijakan mana yang boleh dan mana tidak boleh dibijaki.

“ Jadi masalah sekarang sudah selesai, jadi terserah sudah karena kebijakan saya sudah berjalan,” katanya. (haryadi)
Komentar

Berita Terkini