|

Usung Visi Hukum, Irman Dipastikan Maju

IRMAN SALEH, Calon Ketua DPD KNPI Malut
TERNATE, BRN - Bursa calon ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Maluku Utara mulai hangat. Satu per satu kandidat menyatakan sikapnya untuk maju.

Salah satunya adalah Irman Saleh. Redaktur hukum dan kriminal di surat kabar harian Malutpost ini dipastikan bakal maju bertarung sebagai ketua DPD KNPI Malut perioe 2019-2022.

Bentuk dan keseriusannya untuk maju, Irman sudah menyiapkan beberapa poin yang di rangkum dalam visi-misi. Kepastian ini setelah brindonews menerima release berjudul Visi Hukum Irman M. Saleh, Calon Ketua KNPI Provinsi Maluku Utara.

Rilis yang diterima Sabtu tadi malam itu terdapat enam poin yang dijabarkan dalam bentuk misi. Bakal calon ulumnus komunikasi Ummu Ternate ini pada poin pertama menyoroti soal praktik pelayanan administrasi yang kerap melenceng dan sering mengabaikan hak-hak masyarakat.

Problem ini menurut Irman, pemerintah sering kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan sering pula mengabaikan hak-hak warga negara sebagai subjek yang dilayani.

Sebab itu, sebagai organisasi kepemudaan, KNPI perlu untuk mendorong pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Maluku Utara sebagai sarana mengontrol keputusan tata usaha negara di Maluku Utara,” tulis Irman dalam releasenya.


Tak hanya soal kepentingan publik, wartawan senior ini di poin menyoroti perihal keterlibatan dan kepentingan pemuda pada pesta demokrasi 2020 mendatang. Bagi dia, perlaksanaan demokrasi 2020 nanti, pemuda tidak hanya terpolariasasi dalam kepentingan politik praktis semata, melainkan turut mendorong pelaksanaan demokrasi lokal di Maluku Utara berjalan dengan segala dinamika yang sangat kompleks.

Sebagai pemuda, melek politik adalah sebuah kewajiban. Sebab itu, KNPI harus mengambil bagian dalam proses politik lokal. Wujudnya bukanlah politik praktis namun politik gagasan demi terwujudnya pembangunan di daerah yang lebih baik,” kata Irman.  

KNPI juga mesti turut mengambil bagian dan memastikan pelaksanaan demokrasi lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga pemuda tidak hanya terpolarisasi dalam kepentingan politik praktis semata, namun terlibat dalam upaya memastikan demokrasi lokal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Maraknya praktik korupsi dan lemahnya efek jerah (kepastian hukum) bagi pelaku kejahatan luar biasa atau extraordinary crime di rangkum pada poin ketiga dalam misinya. Untuk mendorong itu, menurutnya, KNPI dipandang perlu membangun kerjasama dengan penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan organisasi advokat untuk bisa memberi kepastian hukum bagi pelaku korup kelas kakap.

Problem lain yang dituangkan dalam gagasan atau misinya adalah praktik korupsi di peradilan, mahalnya biaya dalam proses peradilan dan agraris. (brn)
Komentar

Berita Terkini