|

Praktisi Hukum Menilai Sikap Pemkab Pultab Masuk PMH

Mustakim La Dee
TALIABU, BRN - Sikap Pemerintah Kabupaten Pulau Talibau yang diduga main “tabrak”  lahan warga di soroti praktisi hukum Mustakim La Dee. Mustakim menilai sikap tersebut sebagai dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Menurut Mustakim, selain dugaan perbuatan melawan hukum, pekerjaan dengan nomor kontrak: 602.2/03.Kons/Kontrak/DPU-PR/PT/2019 tanggal 8 April 2019 ini merupakan penyerobotan lahan sebagaimana di atur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP  dan Pasal 1365-1366 KUH-Perdata.

“ Setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi  atau konsultasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum,  setelah itu barulah ada pembebasan lahan,” jelasnya.

Mustakim menyebutkan, aturan atau cara main pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara jelas dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Jika dalam pelaksanaannya tidak demikian, sudah barang tentu perihal tersebut menyimpang. Penimbunan lahan di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Laut tanpa ada ganti rugi bahkan beberapa pemilik lahan tidak sama sekali mengetahui atas penguasaan lahan yang di kerjakan CV. Ammana Gappa tersebut.

“ Sepanjang itu (ganti rugi) belum ada, pemilik lahan bisa ambil langkah upaya hukum baik secara pidana ke Polres Kepulaun Sula atau Taliabu dan bisa ajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bobong,” katanya.

“ Terhadap dugaan kasus penyerobotan dan penguasan lahan tanpa hak tersebut Polda Maluku Utara atau Polres kepeluan Sula/Taliabu bisa mengusut tuntas perkerjaan penimbunan lahan senilai Rp. 2.230.052.828,16 ” (her/red)
Komentar

Berita Terkini