|

LPBH NU dan Pakar Bahas Dampak Pemilu

Komisioner KPU Provinsi Yogyakarta Zainul Iksan saat memaparkan materi pada diskusi hukum LPBH NU Yaogyakarta
YOGYAKARTA - Dampak dan dugaan kecurangan pada pemilu serentak 2019 menjadi topik dalam diskusi hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Yogyakarta.

Berubahnya sistim pemilu menjadi alasan mengapa topik tersebut diangkat. Penggabungan lima jenis pemilihan yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ini menjadikan Indonesia pertama menggelar pemilu secara serentak.

Pemilu ini pun menjadi sorotan publik dan bahkan dunia. Selain memiliki jumlah pemilih yang besar, pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diiringi tragedi kematian ratusan petugas KPPS dalam pelaksanaannya.

Diskusi dengan topik pantaskah mempertahankan pemilu serentak ini menhadirkan dua narasumber. Yaitu Dr. Idul Rishan, pakar hukum pemilu dari UII Yogyakarta dan Zainul Iksan, Komisioner KPU Provinsi Yogyakarta.

Idul Rishan dalam pemaparannya mengemukakan, tidak ada yang salah dengan pemilu serentak. Ada dua ranah yang begitu penting di jadikan dasar, pertama supra struktur pemilu dan kedua adalah wilayah struktur infrastruktur pemilu.

Menurutnya, pemilu serentak tahun ini  terlalu fokus pada ranah supra struktur politik, yaitu parlement threshold. Dampak meninggalnya petugas KPPS terlihat bahwa pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur politik terkait hal teknis pemilu dengan baik. “ Misalnya pemeriksaan medis petugas KPPS dan SDM KPPS itu sendiri. Persoalan lain adalah di Indonesia setiap rezim pemilu produk undang-undang biasanya berganti,” papar Idul.

“Pantaskah anggota DPD berafiliasi dengan parpol, dan pantaskah mantan narapidana maju sebagai caleg.

Zainul Iksan sendiri mengungkapkan, dalam tatanan teknis pemilu mereka mengalami kekuarangan surat suara di beberapa TPS di Jogja. Selain itu juga persoalan perpindahan penduduk yang tidak secara langsung berpindah daftar pemilih tetap setiap pemilih. “ Sehingga ada yang tidak bisa memilih anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupapten/Kota,” ungkapnya.

Zainul menyarankan kedepan fasilitas kampanye tidak dibebankan kepada KPU  dikarenakan ada yang mubazir. Menurutnya, ada dua metode yang bisa terapkan pada pemilu 2024 nanti, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. “ Pemilu nasional mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI. Sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan Anggota DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan pemilihan kepala daerah dan wakil,” urainya.

Sementara itu, Direktur LPBH NU Yogyakarta, Hasrul Buamona dalam sambutan menyatakan, LPBH sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama merasa penting berada di garda terdepan untuk menyoroti polemik pemilu serentak dari aspek hukum pemilu dalam ruang diskusi yang akademis. Ini bertujuan agar memberi kontribusi secara pemikiran khususnya hukum sekaligus menjadikan kontribusi pemikiran sebagai evaluasi dan kritik konstruktif yuridis kepada negara.

Diskusi hukum ini, kata Hasrul, LPBH menyarankan agar pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal pelaksanaannya tidak dilakukan secra bersamaan atau serentak. Ini karena dalam Pemilu 2019 partisipasi pemilih hanya fokus pada issue nasional dan melupakan memilih legislatif lokal yang merupakan semangat disentralisasi itu sendiri.

“ Kedepan penting untuk pemerintah lebih fokus pada teknis pemilu, yaitu penguatan infrastruktur khususnya pemeriksaan medis petugas KPPS, penguatan kapasitas petugas KPPS serta pembatasan keterlibatan petugas KPPS terutama petugas yang berusia lanjut. Apabila ada kecurangan dalam pemilu baik itu pemilu nasional maupun pemilu nasional, sebagai warga negara yang baik wajib menggunakan sarana hukum yang telah disediakan undang-undang demi terwujudnya cita-cita demokrasi yang paripurna,” ujarnya. (brn/release)
Komentar

Berita Terkini