|

Tiga Ruas Jalan Ditutup, Perda Ketertiban Umum “mandul”

Ilustrasi penutupan jalan untuk hajatan pernikahan. Tenda yang di pasang menetupi seluruh badan jalan. 
TERNATE, BRN - Kebiasaan masyarakat menutup jalan raya untuk kepentingan pribadi masih sering dijumpai di Kota Ternate. Kebiasaan dengan alibi melaksanakan “hajatan” seolah menjadi budaya di kota yang bermotto “bahari berkesan” itu.

Di Kota Ternate sendiri setidaknya punya peraturan daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Hanya saja, Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini terkesan “mandul”. Akibatnya para pengendara baik roda empat maupun roda dua sering mengeluh jika ada palang atau tutup jalan.  

Itu artinya,  para pengguna jalan harus mencari jalur alternatif untuk sampai di tempat tujuan. Kondisi tutup jalan sepihak ini terjadi di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Pengamatan Brindonews.com terpantau desakan kendaraan memanjang. Beberapa kendaraan roda dua bahkan saling senggol karena jalan arternatif relatif sempit.

Yaitu di Jl. Jeruk, Ake Oti dan jalan Lapangan Ubo-ubo. Ketiga ruas jalan ini nampak beberapa kayu balok melintang di tangah jalan berbentuk silang (x). Di Jl. Jeruk dan Jl. Ake Oti di tutup untuk hajatan pernikahan, sedangkan Jl. Lapangan Ubo-ubo untuk wisuda.

Hasan, salah satu pengedara kepada media ini mengeluhkan hal tersebut. Dia mengatakan terpaksa harus mencari jalan lain lantaran akses jalan di tutup untuk hajatan pernikahan. “ Kalau tutupnya cuma satu (jalan), atau cuma separuh badan jalan itu tidak apa-apa,  tapi ini tutup samua lalu torang lewat mana ?,” keluhnya.

Menurutnya, hajatan pribadi seharusnya tidak mengganggu kepentingan umum, terutama pengguna jalan. “ Dimana kinerja pihak kelurahan. Kok bisa kelurahan kasih izin tiga jalan ditutup sekaligus,” katanya geram.

Karena itu dia meminta kepada Pemkot Ternate agar turun tangan. Jika ini di biarkan, bukan hal mustahil kebiasaan tutup jalan akan menjadi budaya. “ Penerapan perdanya harus betul-betul, jangan setengah-setengah. Percuma kalau ada perda tapi tidak diimplementasikan,” terangnya. 

Sekedar diketahui, penggunaan jalan untuk hajatan pernikahan termasuk sebagai pengunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Secara kolektif, Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang ketertiban umum menekan ancaman sanksi bagi pelanggarnya sekurang-kurangnya 6 bulan kurungan penjara dan denda Rp 50 juta. (brn)
Komentar

Berita Terkini