|

Rangkap Jabatan, KPU Morotai Pastikan Coret Caleg PKS

Firman Laduane
MOROTAI, BRN - Pelaksanaan Pemilu 2019 semakin di depan mata. Kendati begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai memastikan mencoret Firman Laduane dari daftar calon legislatif (caleg).

Devisi Hukum KPU Pulau Morotai, Luth Djaguna dikonfirmasi menuturkan, langkah itu dilakukan karena Firman belakanga diketahui rangkap jabatan. Ia juga mengakui belakangan sudah mendengar informasi rangkap jabatan oleh Firman. “ Kita sudah dengar status Firman sebagai staf khusus. Karena itu KPU Morotai akan membuat sikap untuk mencoret namanya dari Caleg,” tandasnya.

Meski mengklaim begitu, Luth mengatakan, pencoretan atau pemberhentian Firman sebagai caleg provinsi baru bisa dilakukan setelah KPU memastikan kebenaran Firman diangkat sebagai staf khusus Benny Laos.

Luth mengemukakan, jika itu ada dan terjadi, maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Aturan serupa diatur dalam Pasal 51 ayat 1 (k) yang menyebutkan bahwa caleg tidak boleh memiliki jabatan rangkap di badan usaha ataupun lembaga yang sumber anggarannya berasal dari negara.

“ Jabatan staf khusus bupati itu di biayai oleh uang negara. Jabatan yang dipegang Firman itu masuk dalam struktur pemerintahan, maka harus dilakukan pemberhentian. Mungkin si Firman ini bupati tidak tahu statusnya sebagai caleg DPRD Provinsi sehingga beliau mengangkat jadi staf khusus. Olehnya itu, dengan adanya masalah ini maka kami akan menyurat ke bupati,” terangnya.

Informasi jabatan rangkap oleh Firman dibenarkan Ketua DPC PKS Morotai, M. Rasmin Fabanyo. Selain membenarkan Firman sebagai caleg provinsi dari PKS, Ramin juga mengakui jabatan Firman sebagai anggota Pokja di staf khusus Benny Laos.  

“ Dia (Firman) sudah di angkat jadi anggota di staf khusus bupati, dia juga aktif sebagai caleg provinsi dari PKS dapil Morotai - Halut,” akunya saat dikonfirmasi, Selasa (2/4) kemarin.

Sebelum memutuskan maju pada pemilihan legislatif (Pileg) pada Pemilu 2019, Firman sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris PKC Morotai. Firman di pastikan menerima gaji sebesar Rp 2 juta  per bulan dari Pemkab Morotai.

“ Padahal sesuai mekanisme, seorang caleg tidak dibolehkan rangkap jabatan apalagi jabatan oleh pemerintah. Firman juga merupakan pegawai Kementerian Sosial dan menerima gaji dari kementerian. Sehingga gaji yang diterimanya itu double,” sambung Rasmin.

Sekedar diketahui, Firman Laduane merupakan caleg DPRD Provinsi yang diusung partai keadilan sejahtera (PKS) daerah pemilihan (Dapil) Morotai – Halmahera Utara (Halut). Caleg nomor urut 5 ini belakang mencuat dan diketahui sebagai anggota pokok kerja (Pokja) dan staf khusus Bupati Morotai, Benny Laos.

Kabarnya, Firman diangkat anggota Pokja di staf khusus Bupati bidang komunikasi tingkat nasional dan internasional 7 Februari 2019 lalu. Kabar lain menyebutkan Firman juga sebagai pegawai di Kementerian Sosial. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini