|

Lambat Tangani Kasus, Kejari Ternate Bakal di Laporkan ke Kejagung dan Ombudsman RI

Roslan

TERNATE BRN - Terkesan menunda dan lambat perkara yang di tangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.  Penasehat hukum terpidana La Rupi La Mona La dansa alias Adit yang di vonis seumur hidup berdasarkan pengadilan tinggi Maluku Utara akan melaporkan/mengadukan kinerja Kejari Ternate ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Ombudsman Republik Indonesia (RI).

"Laporan ini akan kami tujukan ke Kejagung dan Jaksa Muda bidang pengawasan serta Ombudsman RI di jakarta." Kata penasehat hukum Adit, Roslan kepada wartawan Kamis (25/04/2019).

Hal ini lakukan karena perkara yang di tangani Kejari Ternate sudah di limpahkan dari penyidik Polres Ternate sejak november 2016 namun sampai sekarang belum ada kejelasan perkembangan perkara sampai dimana.

"Dalam kasus ini turut melibatkan anak dan istri korban yaitu Hendrik dan Susana, ke 2 orang tersebut telah di tetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015 dan menurut kami bersesuaian dengan putusan pengadilan tinggi, dalam kasus pembunuhan di toko citra indah ini tidak hanya pelaku Adit namun di lakukan secara bersama-sama sesaui Pasal 55 KUH.Pidana," katanya.

Ia juga menambahkan, semua ini, kami lakukan karena pihak keluarga terpidana Adit juga sudah mengeluhkan mengapa para tersangka lain tidak di mintai pertangung jawaban atas kasus ini.

"Kasus pembunuhan di lakukan secara bersama-sama, kenapa hanya Adit, terus tersangka lainnya, kasus ini juga jadi perhatian di masyarakat khususnya kota ternate," akunya.

 Kata dia, bahkan sampai saat ini, pihaknya banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, Mengapa hukum ini hanya bisa di terapkan kepada masyarakat kalangan bawah, tetapi hukum berhadapan dengan orang kalangan atas atau berduit terkesan hukum menjadi lemah.

" Pertanyaan seperti itu menjadi Dilema di tengah masyarakat," katanya lagi.

Ia menambahkan, menurut kami sudah jelas bahwa apa bila penuntut umum dalam hal ini Kejari Ternate apabila menerima hasil penyidikan dari penyidik harus segera mempelajari dan menelitinya dan di berikan waktu hanya 7 hari dan atau paling lama 14 hari sesuai Pasal 138 KUHAP.

"Dari sisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka sudah sangat jelas apa tindakan yang harus di ambil oleh Kejari Ternate atas kasus tersebut namun sayangnya tidak di lakukan secara maksimal. Terus terang kami kecewa dengan kinerja Kejari Ternate," tutupnya (red/bern)

Komentar

Berita Terkini