|

Inspektorat Malut Berhasil Selamatkan Uang Daerah Rp 19 Miliar

Foto Ilustrasi Uang Tunai

SOFIFI, BRN
- Inspektorat Provinsi Maluku Utara  berhasil menyelamtkan uang daerah sebesar Rp 19 Miliar lebih ke kas daerah dalam kurun waktu empat tahun tiga bulan. Dana senilai Rp 19 M yang diselamatkan ini dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara, temuan BPK Perwakilan Malut di 42 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Provinsi Maluku Utara yang dekomendasikan BPK untuk kembalikan atas kerugian negara atau sejumlah pekerjaan.

Tahun 2015 senilai Rp 6.889 miliar dikembalikan ke kas daerah, tahun 2016 senilai Rp 5.260 miliar dikembalikan, tahun 2017 uang negara yang dikembalikan ke kas daerah Rp 2.405 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 2.865 miliar lebih dikembalikan sementara tahun 2019 sampai Februari uang negara yang dikembalikan senilai Rp 1.858 mliar lebih,  Sehingga setoran keseluruhan  tindak lanjut Inspektorat senilai Rp 19.279.545.376.

SKPD yang melakukan tindak lanjut temuan BPK RI, untul tahun 2015, hanya 25 SKPD yang melakukan pengembalian dengan nilai total pengembalian  senilai Rp senilai Rp 6.889 miliar dikembalikan ke kas daerah, tahun 2016 hanya 17 SKPD yang menyetorkan tindak lanjut temuan senilai Rp 5.260 miliar dikembalikan, tahun 2017 hanya 17 SKPD yang mengembalikan uang negara ke kas daerah Rp senilai  2.405 miliar.

Tahun 2018, terdapat 18 SKPD yang melakukan pengembalian dengan total  senilai  Rp 2.865 miliar lebih dikembalikan sementara tahun 2019 sampai Februari baru enam SKPD, yang membalikan uang negara sebesar Rp 1.858 meliar lebih.” Sampai Februari tahun 2019 Sisa temuan yang belum dikembalikan ke Kas daerah masih terdapat senilai Rp 87 miliar lebih yang tersebar di 37 SKPD dilingkungan Provinsi Malut,” hal ini dikatakan Mu'djizah Bachmid, Kasubag.  Hukum,  Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Malut pada wartawan akhir pekan.

Mu’djizah mengaku Inspektorat terus melakukan pengawasan pada SKPD yang belum menyetor sisa temuan yang direkomendasikan BPK RI Perwakilan Malut.”kami akan terus melakukan koordinasi dengan SKPD yang  belum mengembalikan sisa setoran temuan yang rekomendasikan BPK RI,”singkatnya (tim/red)
Komentar

Berita Terkini