|

GCW Soroti Skandal Megah Korupsi Proyek Bibit Jagung



Kejati Diminta Lebih Serius Usut Kasus Jagung

Bibit Benih Jagung Hibrida Yang di Sita Petugas 
SOFIFI,BRN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara diminta segera mengusut tuntas megah proyek pengadaan bibit benih jagung yang diduga melibatkan kepala dinas Pertanian Idham Umasangadji dan Pejabat Pembuat Komitmen Mohtar Hasan yang bisa di sapa Haji Ota, ungkap Koordinator Gamalama Coruptions Waths (GCW) kepada wartawan via handphone Selasa ((9/4/2019).

Menurutnya, Kejati Malut harus seirus, sebab kasus pengadaan jagung tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu sudah nada pelaku yang sengaja menjual bibit jagung ke luar Maluku Utara.

Katanya dia, buktinya pada tanggal 25 Oktober 2018  telah diamankan 10 ton bibit jagung hibrida yang diketahui milik seorang warga Pinasungkulan Minahasa Selatan inisial ARK (34) yang dibeli dari salah satu oknum Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai inisial TB.

Selain itu juga pada tanggal 9 oktober, Koramil Daruba Kabupaten Pulau Morotai berhasil mengamankan 50 ton bibit jagung yang rencana akan di jual di Gorontalo dengan menggunakan kapal verry.

Lanjut dia, Kejati harus segera menelusuri oknum staf dinas pertanian Kabupaten Pulau Morotai untuk dimintai keterangan, sehingga dapat diketahui alasan apa sehingga bibit jagung tersebut harus dijual keluar.   

Bibit Jagung tersebut bantuan dari dinas Pertaninan Provinsi Maluku Utara yang sudah di serahkan ke dinas Pertaninan Kabupaten Pulau Morotai . jagung tersebut mestinya diberikan secara gratis ke masyarakat Kecamatan Morotai Utara (Morut) dan Mortim untuk ditanam, sayangnya jagung itu tidak ditanam, melainkan dijual kepada Alce Buyung seharga Rp 30 ribu/karung untuk dijual kembali ke Gorontalo.

Perlu diketahui fasilitas penerapan budidaya jagung yang di tergerkan 182,750 hekrat realisasi 179,259 hektar dengan pagu anggaran yang diusulkan senilai Rp 152,825,150.000 realisasi senilai Rp 149,903,342.000. Meski begitu bibit tersebut hanya di tanam di Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 14 hektar, sementara 9 Kabupaten/Kota hingga saat ini tidak di tanam.

Kejati juga diminta untuk mengkroscek di masing-masing dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara untuk mengetahui kuota yang didapatkan itu masing-masing berapa banyak. Sebab ada informasi bahwa bibit yang di bagikan ke masyarakat itu pengadaan tahun 2017 sementara kuota tahun 2018 akan di bagikan ke masyarakat tahun ini.

“ Masa bibit tahun 2017 baru di serahakn ke masyarakat tahun 2018, apakah bisa untuk ditanam, yang pasti bibit jagung itu ada masa penanam, sehingga harus di sesauikan dengan waktu penanaman” katanya (shl/red)


Komentar

Berita Terkini