|

Dua Samsat Masuk Bidikan Kejati Malut

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pajak Kendaran Bermotor

TERNATE, BRN – Rupanya kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku Utara tak henti-hentinya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjwab. Buktinya kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak kendaran bermotor tahun 2017 di lingkup dua Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Kabupaten Pulau Morotai yang diduga merugikan uang negara mencapai ratusan juta.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut) Apris Risman Lingua mengatakan untuk UPTB.

"Samsat Kabupaten Pulau Morotai sejauh ini Kejati baru menerima laporan beberapa waktu lalu. Ini masih di Pidana Khusus (pidsus) untuk ditela dulu," akunya.

Semenara UPTB Samsat Haltim Apris mengaku sudah mengecek di bagian Pidana Husus (Pidsus) namun belum ada laporan.

Sekedar diketahui berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia Perwakilan Maluku Utara tahun 2017. Kedua samsat itu tak menyetorkan sejumlah pajak kendaraan ke Kas Daerah (Kasda).

Dalam hasil pemeriksaan BPK menemuan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah dilakukan okeh pihak "dealer" dengan data setoran ke Kasda sebanyak 166 kendaraan senilai Rp.755.906.150,00. Dari jumlah tersebut sebanyak 145 kendaraan senilai Rp.651.571.250,00 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kasda. Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp.104.334.900,00 meruoakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang  terdaftar pada UPTB Samsat Haltim namun tidak melakukan penyetoran PKB dan BBN-KB .

Hasil permintaan keterangan kepada kepala UPTB Samsam Haltim (periode Agustus 2017 sampai dengan saat periksaan) mengakui penerimaan tersebut digunakan berlansyng selama masa jabatannya. 

Sementara UPTB Samsat Morotai. Dalam hasil pemeriksaan BPK menemuan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah dilakukan okeh pihak "dealer" dengandata setoran ke kasda sebanyak 219 kendaraan senilai Rp.531.269.828,33. Dari jumlah tersebut sebanyak 145 kendaraan senilai Rp.359.053.333,33 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kasda. Sisanya sebanyak 74 kendaraan senilai  Rp.172.216.495,00  merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang  terdaftar pada UPTB Samsat Kabupaten Pulau Morotai namun tidak melakukan penyetoran PKB dan BBN-KB.

Hasil permintaan keterangan kepada kepala UPTB Samsat Kab. Pulau Morotai (periode Agustus 2017 sampai dengan saat periksaan) mengakui penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai oprasional kantor karena ketidak cukupan biaya operasional yang dikelolahnya.(Shl/red)


Komentar

Berita Terkini