|

Dana Pokir DPRD Halsel Diduga Fiktif

Bahrain : Sampai Sekarang Kegiatannya Tidak Jelas

BAHRAIN KASUBA
LABUHA, BRN - Penggunaan dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan diduga fiktif. Ketidakjelasan penggunaan dana senilai Rp 30 miliar tahun anggaran 2019 tersebut diakui Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba.

Bahrain mengatakan, dana Pokir DPRD Halsel senilai 30 miliar di 2019 dianggap sangat mengganggu penganggaran pembangunan yang sudah direncanakan Pemkab Halsel. Bahkan pemkab dibuat sulit menyelesaikan utang pihak ketiga dari tahun-tahun sebelumnya. “ Gara-gara dana ini, banyak program yang anggaranya dipangkas,” kata Bupati, Kamis (4/3).

Dugaan itu, lanjut Bahrain, di temukan setelah dilakukan pengecekan lapangan. Pengecekan itu nampak ada dugaan fiktif pada sejumlah item kegiatan. “ Bahkan dana Pokir banyak diarahkan ke rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Ini dilakukan karena momentum politik saat ini. Selain kegiatan itu, ada juga kegiatan lainnya yang dialokasikan melalui dana pokir,  saya tidak tahu,” pungkasnya.

Bupati menambahkan, untuk memenuhi dana pokir tersebut, Pemkab Halsel terpaksa menunda sejumlah program prioritas. “ Program pro rakyat yang menjadi prioritas Pemkab Halsel terpaksa ditunda hanya untuk memenuhi pokir per satu anggota DPRD sebesar 1 miliar,” kesal Bupati.

Informasi yang dihimpun Brindonews.com, dari total dana pokir, masing-masing Anggota DPRD Halsel mendapatkan Rp 1 miliar. Besaran anggaran tersebut, di nilai sangat membebani anggaran di Kabupaten Halsel. (saf)
Komentar

Berita Terkini