|

Bawaslu Keluarkan Tiga Rekomendasi PSU

MUKSIN AMRIN
TERNATE, BRN - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Maluku Utara. Rekomendasi itu berisi perintah pemungutan suara ulang atau PSU di 3 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Halmahera Tengah.

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin menyebutkan, keluarnya rekomendasi PSU ditujukan di TPS 2 Desa Blifitu, Kecamatan Patani Utara, TPS 7 Desa Fidi Jaya, dan TPS 7 Desa Were, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah itu setelah dilakukan pengumpulan bukti dan klarifikasi berbagai pihak.  

Dari hasil pengumpulan bukti dan klarifikasi berbagai pihak, Bawaslu memutuskan di 3 TPS tersebut dilakukan PSU. TPS 2 Desa Blifitu, Kecamatan Patani Utara dan TPS 7 Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda dilakukan PSU 5 jenis surat suara dan PSU 1 jenis surat suara yaitu surat suara capres dan cawapres di TPS 7 Desa Were, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah.

“ Tiga rekomendasi itu sudah keluar secara resmi. Kami sudah serahkan ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan selanjutnya di serahkan ke KPU, dan tadi juga kami sudah sampaikan ke KPU untuk menindaklanjuti,” kata Muksin diruang kerjanya, Jumat (19/4).

Menurutnya, percepatan perintah PSU di 3 TPS tersebut mengingat waktu. Sesuai Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum PSU baru bisa dilakukan 10 hari paling lambat setelah pencoblosan. “ Karena ini soal waktu, karena dilakukan secara cepat,” katanya.  

Untuk di Morotai, lanjutnya, TPS 1 Desa Ngele-ngele, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai berpotensi dilakukan PSU. Potensi itu setelah ditemukan 3 pemilih yang menggunakan formulir model A5 pindah dari dapil I ke Dapil II menggunakan jenis surat suara caleg kabupaten/kota.

“ Sesuai mekanisme, 3 pemilih itu hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu surat suara capres-cawapres, DPR RI, DPD RI, dan DPR provinsi. Namun setelah terkonfirmasi di ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS desa setempat, ditemukan pemilih tersebut menggunakan 5 jenis surat suara. Dalam ketentuan Pasal 54 itu dimungkinkan dilakukan PSU, sehingga saat ini Panwascam Pulau Morotai melakukan langkah kajian,” jelasnya.  

Muksin bilang, potensi PSU juga terjadi di TPS 2 Desa Kupa-kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Halmahera Utara. Di TPS ini ditemukan 5 pemilih menggunakan e-KTP luar domisili.

Dari temuan itu, Panwascam Halmahera Utara menemukan e-KTP pemilih domisili Manado, Sulawesi Utara dan Kota Ternate. “ Sesuai rekomendasi, dilakukan PSU pada surat suara jenis capres-cawapres dan DPR provinsi,” tukasnya. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini