|

Aliong: Masyarakat dan Simpatisan AHM Tetap Sabar

ALIONG MUS
TALIABU, BRN - Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus mengimbau kepada masyarakat dan simpatisan Ahmad Hidayat Mus atau AHM agar menghargai proses hukum yang dijalani Zainal Mus dan AHM.

Imbauan ini setelah Zainal dan AHM di vonis Empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Senin kemarin. Sebelumnya, kedua kakak beradik ini di tuntut Dua belas tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp 2, 503 miliar.

Dalam imbauannya Aliong meminta kepada simpatisan AHM dan masyarakat Maluku Utara di manapun berada untuk tetap sabar. Ia juga meminta simpatisan untuk menghormati proses hukum. “ Kepada seluruh masyarakat dan simpatisan AHM di wilayah Maluku Utara untuk tetap sabar dan menghargai proses hukum yang berjalan,” kata Aliong usai membuka acara pelatihan Linmas di Gedung Hemung Sia-sia Dufu di Desa Bobong, Selasa(9/4).

Politisi Golkar ini bilang, putusan Pengadilan Tipikor yang memvonis kakaknya AHM
merupakan cobaan yang begitu berat bagi keluarga besarnya di Pulau Taliabu dan di Kepulauan Sula. “ Ini merupakan cobaan yang begitu berat bagi kami keluarga saya yang ada di Taliabu dan Kepulauan Sula dan juga untuk masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan, “ ucapanya.

Meski merupakan cobaan berat, adik kandung AHM dan Zainal ini optimis kakaknya AHM bakal mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara pada 2024 nanti. “ Setelah proses hukumnya selesai, Insya Allah kita calonkan kembali  AHM untuk Pilkada gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029,” tandasnya.

Sekedar diketahui, AHM  divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta serta membayar denda Rp 450 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Lukas Prakoso itu AHM diadili dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama dan berlanjut.

Selain itu, hakim memerintahkan jaksa mengembalikan kepemilikan tanah yang akan dibangun bandara kepada pemiliknya. AHM  melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. (her/red)
Komentar

Berita Terkini