|

Sambangi Bapemperda Bahas RUU DPRD

BK DPR RI saat berpose bersama Bapemperda Dekot Ternate di ruang rapat eksekutif, Rabu 13/3)
TERNATE, BRN - Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menyiapkan kesiapannya menyusun naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

RUU yang nantinya disahkan menjadi UU itu BK DPR RI menyambangi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Rombongan yang terdiri dari 5 orang ini meminta masukan-masuk perihal kesiapan penyusunan draf RUU yang di maksud.

Kelima anggota BK DPR RI tersebut diantaranya Mardisontori (ketua rombongan), Apriyani Dewi Azis, Titi Asmara Dewi, Tommy Cahya T, dan Achmadudin Rajab. Sementara dari Dekot Ternate ada Ketua Bapemperda Nurlaila Syarif, Yamin Rusli, Majakir, Sudin Dero dan Jainal. Rapat yang dimulai pada 10.33 WIT itu dipimpin Nurlaila Syarfi. Caleg daerah pemilihan Kota Ternate Tengah itu mengawali pengantarnya dengan mengenalkan potensi pariwisata di kota bermotto Bahari Berkesan itu terhadap rombongan BK DPR RI.

Usai RDP, Nurlaila mengapreasiasi BK DPR RI. Menurutnya, RUU ini seiring dengan peraturan yang dianggap membatasi ruang gerak anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi). “ Tentu kami sangat berterima kasih. Karena BK DPR RI lebih memilih DPRD Kota Ternate sebagai salah satu DPRD di bandingkan dengan DPRD di 9 kabupaten/kota di Malut,” kata Nurlaila di ruang rapat eksekutif Dekot Ternate, Rabu (13/3).

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengaku ada banyak hal yang sifatnya subtansi disampaikan pada RDP bersama BK DPR RI. Hal subtansi itu diantaranya; status dan kedudukan serta hak-hak DPRD, bagaimana peran DPRD untuk fungsi legislasi, mekanisme pemberhentian anggota DPRD bila tersangkut kasus hukum, badan kehormatan, membahas bagaimana membangun hubungan antara DPRD dan kepala daerah (wali kota dan bupati), dan penguatan pendukung sistim DPRD. “ Issu-issu  ini nanti menjadi muatan atau isi dari draf RUU DPRD,” katanya.

Status kedudukan dan hak DPRD, menurut Wanita yang kerap disapa Nela ini sebenarnya hanya ingin setara. Status kedudukan dan hak DPRD dimaksud dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), UU 23 dan PP 18 mengisyaratkan ada kesetaraan. Artinya, anggota dewan setara dengan sekda, pimpinan DPRD setara dengan wali kota/bupati, begitu juga dengan wakil pimpinan.

“ Karena kita semua adalah bagian dari anggota DPRD. Jadi harus ada penyerataan. Terus juga, DPRD sebagai pejabat daerah bukan pejabat negara. Hak atau issu ini kita sampaikan tadi di RDP,” akunya.

Mardisontori (ketua rombongan) BK DPR RI mengatakan, BK DPR RI mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. “ Kita datang kesini (Ternate) adalah dalam rangka mendukung fungsi legislasi DPR RI,” katanya.

Dukungan fungsi legislasi itu, menurut perancang UU BK DPR RI ini karena pihaknya saat ini sedang diminta menyusun naskah akademik RUU DPRD. Mardisontori mengaku sebelum menyambangi Dekot Ternate, sebelumnya BK DPR RI menyambangi Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UMMU mendiskusikan muatan apa saja yang diatur dalam UU tentang DPRD .

“ Kita juga akan berkunjung ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendapatkan saran dan masukan. Jadi tidak hanya di Dekot Ternate, tapi ada akademisi dan stakeholder yang lain,” ujarnya.

Di tanya poin-poin apa saja yang dibahas dalam RDP bersama Bapemperda Dekot Ternate, ia mengaku sebelumnya sudah mengirim Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke Sekretariat DPRD Kota Ternate. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini