|

Roslan : Kadis PUPR Malut Dinilai Ketakutan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Tidore, Roslan
TERNATE, BRN - Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut), membuka kembali kasus dugaan korupsi jalan Sayoang-Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan membuat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Djafar Ismail mencari keadilan hukum ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jalan yang di tempuh Djafar tersebut, di tanggapi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Tidore, Roslan.

Menurut Roslan, langkah Djafar Ismail meminta perlindungan hukum ke Jokowi menunjukkan indikasi dugaan keterlibatan dalam proyek tersebut. Karena itu, Kejati Malut harus  lebih, prioritaskan kasus yang pernah diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan atau SP3 itu agar ada kepastian hukumnya. 

“ Jangan-jangan Kadis PUPR ketakutan atas kasus tersebut. Jika memang tidak terlibat dalam kasus ini sangat tidak mungkin yang bersangkutan meminta perlindungan hukum,” pungkasnya kepada redaksi Brindonews.com, Senin (11/3). 

Roslan mengemukakan, SP3 dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya alat bukti. Kedua, perkara tersebut bukan perbuatan pidana. Ketiga, di hentikan demi hukum. Karena itu, menurut dia, Kejati Malut membuka kembali perkara tersebut karena sudah ada bukti tambahan dan atau bukti baru (novum).


“ Sah-sah saja dan tidak melanggar ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP,” katanya.

kata dia, selain itu jika di dalilkan bahwa sp3 awal itu krna demi hukum pun sangat tadik mungkin karena yang dapat di mintai pertangungjawaban juga masih hidup lain hal jika telah meningal (pasal 77 KUHPidana) dan atau karena daluarsa pasal 78 KUHPidana.

Sekedar di ketahui, untuk kasus proyek Sayoang-yaba sendiri di anggarkan melalui APBD provinsi Malut, tahun 2015 senilai Rp. 49.5 Miliar, yang di kerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 600.62/SP/DPU-MU/APBD/BM/FSK.06/2015 tanggal 19 Juni 2015. (ches/red)
Komentar

Berita Terkini