|

PPTK Proyek Sayoang - Yaba di Cecar 10 Pertanyaan



PPTK Sayoang- Yaba, Muhammad Idham Pora Saat di Wawancarai Awak Media
TERNATE BRN – Rupanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tidak main-main dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Sayoang-Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk membuktikan keseriusan, Tim penyelidik Kejati kembali melakukan pemeriksaan terhadap  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Muhammad Idham Pora sebagai saksi.

Pemeriksan  PPTK Muhammad Idham Pora di pusatkan di ruang penyelidikan Kejati Malut, Rabu (6/03/2019) kurang lebih 10 Jam. Dalam pemeriksaan tersebut hanya sebatas topoksinya selaku PPTK, ungkapnya kepada wartawan usai di periksa.

Informasi yang di himpun media ini, Idham Pora di periksa mulai dari pukul 10:00 Wit hingga selesai pada pukul  19:33 WIT  dan di cecer kurang lebih 10 pertanyaan.

Kata dia, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Sayoang-Yaba tahapan sudah sesuai dengan tapahan ketentuan yang berlaku. Apa yang disampaikan oleh Mantan Kadis PUPR, Abdul Kadir Hamza sebelumnya terkait dengan progres pekerjaan yang baru 60 persen tidaklah benar.

 " Kalau untuk progres pekerjaan Sayoang-Yaba sudah selesai 100 persen, bukan 60 persen seperti apa yang disampaikan pak Kadir," tegasnya.

Terkait progres 100 persen yang disampaikan oleh PPTK, Idham Pora berbanding terbalik dengan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) perwakilan Malut dalam LHP-APBD tahun 2016 dengan nomor: 17.A/LHP/XIX.TER/5/2017. Dengan jumlah kekurangan volume atas  pekerjaan yang berdampak pada kerugian negara senilai Rp. 1 miliar lebih.

"Ia itu ada temuan kekurangan volume pekerjaan, tapi sudah dikembalikan bukti-buktinya sudah diserahkan ke tim penyidik”.

Menurutnya, pekerjaan itu sudah dilakukan penyerahan PHO oleh pihak ketiga ke Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Dimana saat itu dirinya juga turun ke lokasi bersama tim PHO pada saat penyerahan pekerjaan." Waktu itu saya juga ikut turun ke lokasi saat penyerahan," bebernya.

Saat disentil terkait dengan perencanaan proyek Sayoang-Yaba, Idham menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu soal masalah perencanaan. Pada tahun 2015 dirinya baru pindah tugas dari Kabupaten Halmahera Barat ke Provinsi, sehingga tidak mengetahui jelas terkait masalah perencanaan.

" Kalau perencaan itu saya tidak tahu, coba tanya langsung ke PPK yakni Kepala Dinas PUPR Jafar Ismail, saya waktu itu baru pindah dari Kabupaten Halbar. Perencanaan proyek tersebut sudah diselesaikan tahun 2014 atau 2013," jelasnya.

Lanjut Idham, untuk dugaan pemalsuan tanda tangan mantan kadis PUPR Abdul Kadir Hamza atas pencairan 100 persen. " kalau soal tanda tangan yang bersangkutan untuk pencairan 100 persen itu saya tidak tahu sama sekali," cetusnya. (Shl/red)

Komentar

Berita Terkini