|

Menentukan Kriteria Kesalahan Medis Dokter

Penulis: Hasrul Buamona, S.H., M.H
(Pengacara di Kota Ambon dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)
P
rofesi dokter dalam perkembangannya telah memiliki sejarah panjang dikarenakan profesi dokter merupakan salah satu profesi tertua selain profesi advokat, sehingga layak disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Mulianya profesi dokter, bukan dilihat dari telah panjangnya sejarah profesi dokter tersebut, namun terletak pada nilai pengabdian dan bagaimana menggunakan cara-cara penuh hati nurani untuk melayani masyarakat dalam upaya pencegahan maupun perawatan dan perbaikan kesehatan menuju pada kesehatan yang paripurna. 

Profesi dokter dalam perkembangannya di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dimana profesi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kodeetik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi dokter bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.

Pada kenyataannya, dalam menjalankan tindakan kedokteran dengan penuh professional dan pengabdian kepada pasien, dokter sendiri tidak luput dari masalah yang bermunculan kemudian. Seperti halnya dugaan kesalahan medis dokter pada akhir tahun 2013 lalu. Dugaan kesalahan medis yang dilakukan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dkk di Rumah Sakit Dr. Kandou Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara ini menjadi topik utama, baik di media cetak maupun elektronik, sebagaimana putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012 yang amar putusannya menyatakan, bahwa para dokter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” (vide Pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP Jo Pasal 55 KUHP).

‘Kesalahan’ dalam konteks hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, “schuld”. Jan Remmelink, seorang ahli hukum pidana Belanda mendefinisikan kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standaretis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Perlu diketahui, kesalahan dalam hukum pidana dibagi dua kategori. Pertama, kesalahan yang berbentuk kesengajaan (dolus). Kedua, kesalahan yang berbentuk kealpaan/kelalaian (culpa). Kesalahan yang berbentuk kesengajaan adalah  suatu perbuatan pidana dilakukan oleh pembuat pidana (dader) dengan dikehendaki terlebih dahulu serta memiliki niat jahat (mensrea), sedangkan kealpaan/kelalaian menunjukkan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat pidana (dader) tidak berhati-hati dan tidak memikirkan kejadian yang akan terjadi, dimana kealpaan ini seorang pembuat pidana tidak menghendaki dan tidak ada niat jahat melakukan perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban. Seorang pembuat pidana haruslah telah terpenuhi unsure kesalahan, perbuatannya haruslah melawan hukum, serta perbuatan pidananya telah diatur terlebih dahulu oleh aturan hukum sebagaimana asas hukum pidana yang mengatakan “Keine Straf Ohne Schuld  (Bahasa Jerman)” yang artinya hanya orang yang bersalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana. Sedangkan kesalahan medis adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian melanggar ketentuan disiplin ilmu kedokteran yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, dan telah pula dibuktikan kesalahan medisnya melalui audit medis oleh Komite Medis.

Menurut
penulis, sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dkk tidak bias dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tidak bisa membuktikan dakwaan Pasal 359 KUHP Jo 361 KUHP  terkait kelalaian yang menyebabkan pasien Siska Makatey meninggal dunia. Juga tidak bisa membuktikan emboli yang terjadi sebagai penyebab kematian pasien. Pada kasus ini menggambarkan bahwa para penegak hukum yang menangani kasus tersebut masih belum memahami aspek hukum kedokteran secara komprehensif.

Perlu di ketahui, dalam profesi dokter terdapat 3 (tiga) aspek pengaturan yang terdiri dari Etika Kedokteran, Disiplin Ilmu Kedokteran dan Hukum baik Pidana, Perdata dan Administarsi. Dari ketiga aspek ini memiliki kedudukan mengatur yang berbeda, namun tidak bias di pisahkan, terutama dalam membuktikan dugaan kesalahan medis dokter dalam mejalankan tindakan kedokteran.

Menurut
Penulis, seharusnya dalam kasusini Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengupayakan audit medis yang dilakukan oleh Komite Medis, untuk mengetahui apakah dokter dalam kasus tersebut telah melakukan kesalahan medis. Pembuktian kesalahan medis dari aspek disiplin ilmu kedokteran melalui audit medis memiliki peran penting dan menjadi kriteria utama untuk membantu penegak hukum dalam membuktikan kesalahan para dokter tersebut dari aspek hukum pidana, dikarenakan secara khusus disiplin ilmu kedokteran merupakan aturan yang mengatur dokter dalam melakukan tindakan kedokteran harus sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Artinya, segala hhal yang terkait dengan dugaan kesalahan medis harus dibuktikan terlebih dahulu melalui audit medis oleh Komite Medis sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 39 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta PERMENKES No 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medis.

Apabila dalam audit medis yang dilakukan Komite Medis tersebut membuktikan bahwa dokter telah melanggar disiplin ilmu kedokteran yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, maka hasil audit medis tersebut dapat dipakai oleh penegak hukum (Polisi, Jaksa Penuntut Umum) untuk menentukan kesalahan dalam hukum pidana. Apabila dalam hasil audit medis tersebut apabila dokter tidak melanggar ketentuan disiplin ilmu kedokteran, maka penegak hokum tidak bias menentukan kesalahan pidana yang pada akhirnya tidak bias meminta pertanggungjawaban pidana dokter dalam kasus tersebut. Maka sangatlah tepat ketika dalam kasus dugaan kesalahan medis, hokum pidana harus dijadikan sebagai upaya penyelesaian terakhir (ultimum remidium). [***]
Komentar

Berita Terkini