|

Kejati Minta Publik Bersabar

APRIS R LIGUA
TERNATE, BRN - Front Koalisi Parlemen Jalanan (FKPJ) Provinsi Maluku Utara menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) menyuarakan sejumlah kasus indikasi dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).

Dalam aksi itu, setidaknya ada 7 (tuju) dugaan tipikor yang disuarakan. Yaitu, dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan dan jembatan Sayoang-Yaba Halmahera Selatan (Halsel), dugaan korupsi anggaran pembangunan jalan segmen VII Peleri-Mailoa di Kecamatan Makian, dan dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan Laluin-Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan.   

“ Serta dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan Sofifi segmen VII di Oba Tidore Kepulauan pada 2014, dugaan fiktif pengadaan Intalasi Pengelolan Air Limbah (IPAL) di Dinas Kesehatan Kota Ternate pada 2017 senilai Rp 750 juta,, dugaan kelebihan anggaran Rp 2 miliar (Rp. 2. 100,000,000,000) perawatan Puskesmas Sulamadaha, serta dugaan korupsi di UPTD Samsat Halmahera Timur senilai Rp. 631.371.250 “, beber koordinator aksi, Sudarso Manan.     

Menurut Sudarso, sejumlah kasus tersebut rata-rata bersumber dari Anggaran Belanja Pendapat Daerah (APBD) pada 2014, 2015, 2016 dan 2017. “ Seperti pada proyek peningkatan jalan Sofifi segmen VII di Oba Tidore Kepulauan pada 2014. Proyek ini, Pemkot Tikep merealisasikan kurang lebih Rp 17 miliar ditambah Rp 2 miliar anggaran pembebasan lahan, jadi totalnya Rp. 19 miliar. Berdasarkan dokumen LKPD DPRD Malut 2014, ada dugaan mark-up pembayaran pada proyek tersebut “, ungkapnya saat berorasi di depan Kejati, Senin (18/3).

Sartono, salah satu orator FKPJ mendesak kepada Kejati Malut menyelesaikan kasus tipikor baik yang sudah terigester di buku registrasi maupun belum terigester. “ Kami juga mendesak kepada Kejati untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Malut, Djafar cs “, desaknya.

Djafar, menurutnya, bertanggungjawab penuh atas kerugian negara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut  dengan nomor: 17.A/LHP/XIX.TER/5/2017. “ Karena saat itu Djafar cs selaku PPK pada proyek ruas jalan dan jembatan Sayoang-Yaba di Halmahera Selatan,”  katanya.

Selain mendesak Kejati memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Malut, dia juga meminta Kejati menyelidiki dugaan korupsi anggaran perawatan Puskesmas Sulamadaha.

“ Serta memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate dan Kepala UPTD Samsat Halmahera Timur atas dugaan penggelapan anggaran PKB dan BBN-KB sesuai LHP BPK Perwakilan Malut “, pintanya.

Minta Bersabar

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengemukakan, dari sejumlah kasus yang disuarakan FKPJ, merupakan penyampaian aspirasi perihal penanganan kasus korupsi yang di tangani Kejati, salah satunya dugaan tipikor pada kasus Sayoang-Yaba.  

Sayoang-Yaba, menurut Apris, saat ini Kejati intens melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Karena itu, juru bicara di Kejati Malut ini meminta publik untuk bersabar. “ Bersabar saja, karena proses (penyelidikan) masih jalan. Nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa “, katanya saat ditemui di Kejati Senin siang tadi.

Jaksa madya di Kejati Malut itu bilang, hasil pemeriksaan bisa saja cukup bukti untuk di tingkatkan ke tahap penyidikan dan bisa saja belum cukup bukti serta tidak memenuhi unsur tipikor. “ Kami (Kejati) sudah jelaskan ke mereka (masa aksi) terkait penanganan kasus tipikor proyek Sayoang-Yaba. Sementara Kejati masih bekerja “, katanya.

Karena itu, Apris meminta dugaan penggelapan anggaran PKB dan BBN-KB pada UPTD Samsat Halmahera Timur dan kasus lainnya disuarakan dalam aksi tersebut bisa dibuat laporan resmi yang diserta bukti-bukti untuk di tindaklanjuti oleh Kejati.

“ Ini belum bisa kita tindaklanjut, harus ada datanya. Inikan orang hanya ngomong, tapi apakah penyimpangannya itu seperti apa kita (Kejati) belum tau. Supaya bisa di tindaklanjuti, harus ada bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya tindaklanjut “, kata Apris menjabarkan.     

Sekedar diketahui, proyek Sayoang-Yaba sendiri dianggarkan melalui Anggar Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Malut Tahun 2015 senilai Rp 49,5 miliar. Proyek yang dikerjakan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa itu sesuai surat perjanjian kerja (SPK) nomor: 600.62/SP/DPU-MU/APBD/BM/FSK.06/2015 tanggal 19 Juni 2015. (brn)
Komentar

Berita Terkini