|

Kapolda Malut Tepati Janji

Kombes (Pol) Dian Harianto di dampingi Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar saat menyampaikan perkembangan kasus YBSN dan GMDM

TERNATE, BRN - Janji Kapolda Malut Brigjen (Pol) Suroto mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama di Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Tidore Kepuluan (Tikep) terjawab sudah. Tiga orang penanggung jawab kegiatan ditetapkan sebegai tersangka.  

Tiga tersangka tersebut adalah L, G dan E. Tersangka G merupakan penanggung jawab Yayasan Surya Barokah Nusantara (YSBN), sementara tersangka L dan E merupakan aktor kegiatan GMDM di Kota Ternate dan di Tikep.

Direktur Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Malut, Kombes (Pol) Dian Harianto mengatakan, dari tiga tersangka, dua tersangka yaitu G dan E masih berada di Jakarta. Sementara tersangka L sudah di titipkan di Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Perempuan dan Anak di Ternate.

“ G masih berada di RS. Bhayangkara Keramat Jati untuk dilakukan obserfasi penyakit kejiwaan. Karena memang dengan dasar dari rekomendasi saksi ahli, termasuk pihak rumah sakit memang yang bersangkutan tidak bisa kami geser ke Polda Malut berhubung kesehatan tersangka “, kata Dian di dampingi Kabid Humas Polda Malut saat meliris perkembangan penanganan kasus YBSN dan GMDM, Kamis (14/3).  

Menurut Dian, dua tersangka yang masih berada di Jakarta itu akan didatangkan Jumat besok. Keduanya rencananya tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dengan maskapai Garuda Air dan “ Yang jelas ini sudah menjadi kewenangan Polda MAlut untuk melanjutkan kasus ini. Berarti tinggal kami selesaikan berkas perkaranya, seanjutkan serahkan ke kejaksaan “, katanya.

Penetapan ketiga tersangka karena terindikasi sebagai pimpinan atau penanggung jawab masing-masing yayasan atau organisasi. Mereka, menurut Dian di jerat Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pemalsuan. “ Tapi kalau ada bukti-bukti pendukung lain, bisa juga kenakan Pasal 156 (a) tentang penistaan agama atau Pasal 68 tentang UU Perlindungan Anak,” tegasnya.

Kendati begitu, Dian tidak terburu-buru menyangkakan para tersangka dengan Pasal 156 (a). Untuk memastikan ada tidaknya indikasi atau dugaan Pasal 156 (a), Polda Malut masih butuh penambahan keterangan, termasuk meminta keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“ Surat permohnan Polda Malut sudah di kirim ke MUI, tapi belum ada berita atau surat balasan dari MUI. MUI masih meminta waktu untuk adakan rapat di Jakarta untuk menentukan sikap apakah itu masuk dalam Pasal 156 (a) atau tidak “, katanya. (shl/red)
Komentar

Berita Terkini