|

Disnaker Halbar Minta Pihak Hotel Jalankan SK Gubernur

Hawa Do Samad
HALBAR, BRN - Urusan pengupahan dalam ketenagakerjaan merupakan hal yang rasanya tak pernah jauh dari kata ‘masalah’. Penerapan upah kerja tak sebanding ini dialami karyawan Hotel D'Hoek, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Hotel yang beralamat di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat ini mengupah para pekerjanya masih dibawah taraf dan belum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Salah satu karyawan Hotel D'Hoek yang meminta identitasnya tidak dipublikasi kepada media ini membenarkan hal tersebut. Dia menuturkan, upah kerja yang di terima dari pihak hotel tak sesuai upah minimum provinsi (UMP) Malut.

Dia juga mengemukakan, besaran gaji yang diterima jumlahnya fariasi. Upah kerja di hitung sesuai lama kerja, ada yang Rp 1. 200.000 dan ada yang Rp 1.650.000. “ Karena itu, kami meminta Disnakertrans Halbar harus kroscek ke lapangan perihal penerapan upah kerja,” tandasnya.

Menurutnya, keluhan upah kerja yang dikeluhkan itu sudah sesuai dengan SK Gubernur Maluku Utara nomor: 328/KPTS/MU/2018 tertanggal 1 November 2018 terkait besaran upah. Dimana SK itu menjelaskan upah minimum sektoral dan sub sektoral dari Rp 2. 320. 803 menjadi Rp 2. 508. 091.

Penangguhan upah kerja para karyawan mendapat respon positif dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Halbar. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans, Hawa Do Samad meminta kepada pihak hotel agar membayar upah kerja karyawannya sesuai UMP yang tertuang dalam SK gubernur.

Hawa bilang, tidak diterapkannya UPM oleh pihak hotel sebagai bentuk pelanggaran melawan UU ketenagakerjaan dan SK gubernur. Agar ada tindaklanjut, dia meminta para karyawan agar menyurat ke Disnakertrans Halbar. “ Supaya di tindak lanjut ke tim pengawas provinsi untuk memeriksaan hotel tersebut,“ terangnya. (HARYADI)
Komentar

Berita Terkini