|

Dapat Ijin Dari Mendagri Gubernur Malut Lantik Lima Pejabat Eselon III



Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II,III dan IV
 SOFIFI, BRN – Pasca mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur malut akhirnya melantikan sejumlah pejabat baik itu eselon II,III dan IV. Pelantikan pejabat lingkup pemprov malut dipusatkan di Aula Melati lantai 4 kantor Gubernur Malut, Senin (11/3/2019).

pejabat eselon II, Pejabat eselon II yang dilantik merupakan hasil dari assessment yang dilakukan September 2018 lalu. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 821.2.22/KEP/JPTP/54/2019 tentang pelantikan pimpinan tinggi pratama tanggal 8 Maret 2018. Pelantikan pejabat lingkup pemerintah Provinsi di pusatkan di Aula Melati kantir gubernur.
Untuk pejabat yang dilantik diantaranya Djafar Ismail yang sebelumnya menjabat Kabid Bina Marga Dinas PUPR, dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR. M.Buyung Radjiloen yang sebelumnya menjabat Kabid Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), dilantik sebgai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (PKSDH) Dinas Kehutanan Muhamad Sukur Lila dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan.
Sementara Kastpol PP di isi oleh Rahmat Jabir yang sebelumnya menjabat Kabid Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan serta Muliadi Tutupoho yang sebelumnya menjabat Kabag Publikasi Pengumpulan dan Penyaringan Informasi (PPPI) Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik,diangkat sebagai  kepala biro PKKP.

Penandatangan Surat Keputusan Pelantikan 
Sementara pejabat Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) yang mengisi kekosongan jabatan dengan surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 821.2.23/KEP/JPTP/54/2019, tanggal 8 Maret 2019, diantaranya, Muhd Tahsim Hajatuddin jabatan lama Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dilantikan sebaai Kabid PDSPKP DKP, Ibnu Khaldun jabatan lama pelaksana pada Dinas Kehutanan, jabatan baru Kabid PKSDH Dinas Kehutanan, Arman Basyir jabatan lama pelaksana pada Dinas Perhubungan (Dishub), jabatan baru Kabid Angkutan Pelayaran Dishub, Suleman SJ Tengkulu jabatan lama Pelaksana pada PPPI Biro PKKP, jabatan baru Kabag PPPI Biro PKKP.

Tahmid Wahab yang sebelumnya menjabat Kabag Perlengkapan Biro Umum, dilantik sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Gusna Ria jabatan lama Kabid Pemasaran Pariwisata, jabatan baru Kabid Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Salam jabatan lama kepala KPH Halsel Dinas Kehutanan, jabatan baru Kabag Pengendalian Kerjasama Biro PKKP.

Sementara pejabat eselon IV, Kepala Bagian Pengendalian Kerja Sama Biro PKKP Armin Zakaria yang juga Pelaksana Tugas (PLT) Karo Humas, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Nur Umar jabatan lama Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum, jabatan baru Kasubag Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian, dan Sany Rais jabatan lama Pelaksana Biro Hukum, jabatan baru Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum.
Lima Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Lantik 
Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya mengatakan, meskipun memiliki hak prerogatif untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam proses pembinaan manajemen ASN, namun tetap mempertimbangkan kriteria yang telah yang berlaku.
"Proses pembinaan kepegawaian di Provinsi Maluku Utara, tentunya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017,"kata Gubernur. 

Gubernur mengaku mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam penyegaran organisasi, optimalisasi kinerja serta pola pembinaan karir pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara, dan upaya meningkatkan kinerja pelayanan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.

"Oleh karena itu, untuk pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) yang telah dilantik dan diambil sumpah tadi adalah mereka-mereka yang telah dievaluasi kinerjanya dan telah mengikuti seleksi pada bulan September 2018 lalu dan telah mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),"jelasnya (red/brn)

Komentar

Berita Terkini