|

Tren Korupsi di Malut Meningkat

Peneliti LSI Akhmad Khoirul Umam (kiri) saat menyampaikan hasil survei opini publik periode   8-24 Oktober 2019
TERNATE, BRN - Tren opini publik terhadap tingkat korupsi dan penilaian kenirja pemerintah dalam memberantas korupsi di Maluku Utara belum menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data Lembaga Survei Indonesia (LSI) meunjukkan pemerintah belum beritikad baik memberantas tindak pidana korupsi (tipikor).

LSI mencatat mayoritas masyarakat Malut menilai tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Hasil survei yang di rilis pada 1 Februari 2019 di lantai IV Aula Nuku Gedung Rektorat Unkhair Ternate ini mencatat sebesar 43 persen. Hanya berbeda 9 persen dari 52 persen persepsi masyarakat di tingkat nasional.

Peneliti LSI Akhmad Khoirul Umam mengatakan, persepsi peningkatan korupsi di Malut cenderung lebih rendah jika dibandingkan 70 persen di tahun 2016. Penuruan angka tingkat korupsi sendiri dipengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat.

“ Lembaga-lembaga yang telah melakukan langkah pemberantasan korupsi di nilai efektif, meski derajat yang bervariasi,”  kata Ahmad pada jumpa pers di lantai IV Aula Nuku Gedung Rektorat Unkhair Ternate, Jumat (1/2/2019).

Akhmad bilang, menurut warga, pemerintah terutama pemerintah pusat (Pempus) menunjukkan keseriusan melawan korupsi sebasar 52 persen. Sementara keseriusan pemerintah provinsi 40 persen dan pemerintah kabupaten/kota di Malut 39 persen.  

“ Warga Malut menilai korupsi paling banyak terjadi di Pempus, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari warga, pemerintah semakin dinilai korup da sebaliknya,” katanya.
GRAFIK keseriusan pemerintah melawan korupsi. Sumber: LSI
Peningkatan yang sama terjadi pada pemberian uang “terima kasih” sebagai pemulus pengerusan. Dalam setahun terakhir pemberian uang  ketika berhubungan dengan instansi pemerintah, baik untuk memperlancar sautu proses mengalami peningkatan.

Jebolan doktor ilmu politik University of Queensland Australia mengatakan, penilaian “tidak wajar” atas pemberian uang “terima kasih” sebagai pemulus pengerusan sebesar 73 persen, dan 46 persen warga menilai sesuatu yang “wajar”.

“ Mengenai nepotisme, warga cenderung menilainya negatif sebesar 40 persen, menganggap tidak etis 21 persen sebagai perilaku kejatan. Namun, masih ada yang menilai positif 19 persen, menganggap normal dan 7 persen tindakan yang perlu untuk perlancar proses,” jelasnya.

Tak sampai disitu, para warga di Malut kerap diperhadapkan persoalan uang “terima kasih” pada layanan kesehatan, pendidikan (sekolah negeri), pencari kerja, saat berurusan dengan polisi, universitas negeri.

Pria yang getol pada kajian politik anti korupsi dan tata kelola pemerintahan dalam konteks demokratis dan liberalisasi market di negara berkembang ini menuturkan, warga paling banyak berhubungan dengan pegawai pemerintah untuk peroleh layanan kesehatan sebesar 44 persen, mengurus kelengkapan administrasi publik 30 persen. 21 persen ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri. Sementara warga lebih sedikit berurusan dengan pegawai untk mencari pekerjaan di lembaga pemerintah 8 persen, berurusan dengan polisi 7 persen, dan berurusan dengan univeristas negeri 7 persen.  

Urursan-urusan tersebut, kata dia, probabilitas warga diminta uang/hadiah di luar biaya resmi adalah ketika berurusan dengan universitas negeri 23 persen dari yang pernah berurusan, mencari kerja di lembaga pemerintah 20 persen dari yang pernah berurusan, kemudian mengurus kelengkapan administrasi publik dan sekolah negeri masing-masing 16 persen dari yang pernah berurusan. “ Alasan memberi uang ketika diminta adalah supaya urusan cepat selesai,” begitu katanya.

Kepercayaan Terhadap Institusi

Dalam survei itu menunjukkan mayoritas warga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab mengatasi korupsi di Indonesia. Tumpuan masyarakat Indonesia terutama di Maluku Utara terhadap KPK masih berada di kisaran 60 persen.

“ KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik saat ini. 72 persen penilaian warga terhadap KPK dan 70 persen terhadap presiden,” kata Umam.
SUMBER: LSI
Alumnus Flinders University of South Australia 2010 ini bilang, masyarakat secara general di Indonesia merasa tingkat korupsi cenderung meningkat, hal sama terjadi di Maluku Utara. Ada kecenderungan naiknya persepsi dimana tidak ada perubahan dalam konteks pemberantasan korupsi.
“ Jadi ini satu anomali yang harus di garis bawahi, karena pada saat yang sama ketika kita melakukan uji evaluasi terhadap pemerintahan sekarang aspek pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum termasuk dalam aspek yang relatif kurang mendapatkan perhatian cukup besar. Karena itu kalau misal degradasi evaluasi kebijakan publik dari pemerintah penegakkan hukum dan anti korupsi masuk dalam level ke-2 dan 3 paling rendah,” jelasnya. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini