|

Sengketa Lahan Nggele Masuk Agenda Pembacaan Gugatan

Ilustrasi ketok palu
TALIABU, BRN - Polemik tarik menarik kepemilikan tanah di Desa Nggela, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Pulau Talaibu, Maluku Utara belum menemu titik terang. Sengketa pun berlanjut pada pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Bobong.

Pembacaan gugatan dilakukan menyusul da kali upaya damai (mediasi) antara pemilik lahan, Lamusa (Penggugat) dan Kepala Desa Nggele, Ajis Nurhasa (Tergugat) tidak ada titik penyelesian. Kuasa hukum Lamusa, Mustakim menjabarkan, upaya damai kedua pada 25 Februari 2019 kemarin tidak berbuah penyelesaian, sehingga penyelesiannya dilanjutkan pada pembacaan gugatan.

“ Pihak Tergugat juga tetap pertahankan bahwa lahan tersebut sudah menjadi aset desa, sementara pihak Penggugat juga bertahan dengan alasan tanah itu miliknya. Itu sebabnya direncakan dilanjutkandengan pembacaan gugatan,” jabar Mustakim, Rabu (27/2).

Mustakim bilang, rencana pembacaan gugatan perkara dengan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbg itu pada 4 Maret 2019 nanti. Apabila dalam pembacaan nanti dimenangkan kliennya, maka pekerjaan pasar yang sementara dikerjakan Pemkab Taliabu harus di eksekusi.

“ Diatas tanah itu pembangunan pasar sementara jalan. Kalaupun itu putusannya kami yang memengkan, maka pasarnya di eksekusi,” terangnya.

Selain upaya damai, menurut Mustakim, kliennya menawarkan dua opsi, namun disetujui Tegugat. Dua opsi itu, kata dia, lahan tersebut di bayar ganti ruginya, dan opsi kedua adalah pembangunan pasar tetap jalan tanpa bayar ganti rugi namun sepertiga lahan itu di kembalikan kepada kliennya selaku pemilik lahan.

Kepala Desa Nggele, Ajis Nurhasa mengatakan tetap mengikuti proses hukum dan menghormati putusan pengadilan. “ Kami tetap mengikuti jalur hukum hingga selesai dan siap patuhi putusan pengadilan, tapi kalau masyarakat merasa keberatan dengan putusan pengadilan, maka akan di banding,” katanya.

Sekedara diketahui, proses pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Pulau Taliabu Barat Laut diatas lahan sengketa itu masih dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Pulau Taliabu, La Karidu Hamura berasalan pihaknya tidak terlibat pada proses peradilan yang berlangsung di pengadilan. Status lahan yang sementara masuk agenda pembacaan gugatan pada 4 Merat nanti itu hanya melibatkan pemilik lahan dan pemerintah desa setempat. (her/red)
Komentar

Berita Terkini