|

Pencairan DD Tanpa Rekomendasi Hanya Wacana

Djufri Muhammad
HALBAR, BRN - Pencairan dana desa (DD) di Kabupaten Halmahera Barat tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pencairan langsung melalui bank. Ini karena proses pencairan DD acap kali lambat karena harus harus menggunakan rekomendasi DPMPD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halmahera Barat (Halbar), Asnat Sowo mengatakan pecairan DD tidak lagi menunggu rekomendasi DPMPD seperti tahun-tahun sebelumnya. “ 2019 tidak ada lagi rekomondasi dari pemda menyangkut pencairan dana Desa,” Asnat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Jailolo, Senin (18/2/) kemarin.

Menurutnya, pencairan dengan surat rekomondasi DPMPD bertujuan untuk mengawasi penggunaan DD oleh pemerintah desa. Menyusul adanya otonom desa,  pengelolaan DD baik tahapan pembahasan anggaran maupun proses pencairan sudah melalui bank.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar Djufri Muhammad mengemukakan, perkataan Kadis DPMPD Halbar, Asnat Sowo hanya sebatas wacana.


“ Sebatas wacana. Soalnya sampai saat ini regulasi terbaru menyangkut petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana desa pada 2019 belum terbit,” tandas Djufri saat ditemui pada Selasa (19/2).

Mekanisme pencarian menurutnya masih sama, belum ada perubahan regulasi. Pada posisi ini masih ada tahapan verifikasi serta rekomendasi yang harus dilakukan DPMPD, karena menggunakan regulasi tahun sebelumnya yaitu rekomendasi atau persetujuan DPMPD dan pencairan dilakukan tiga tahap, tahap satu dua puluh persen dengan waktu Januari sampai April 2019, tahap dua empat puluh persen dan tahap tiga empat puluh persen.

“ Bagi Komisi I, verifikasi dan rekomendasi dari instansi itu penting demi mensterilkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang di tetapkan oleh pemdes dan BPD. Sehingga setiap program dan kegiatan selain tidak menyalahi ketentuan juga harus konek dengan tahapan perencanaan,” ujarnya. (yadi/red)
Komentar

Berita Terkini